JAKARTA | Harian Merdeka
Presiden Prabowo Subianto menyoroti sistem birokrasi Indonesia yang dikenal lamban dan mempersulit rakyat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) didorong untuk segera melakukan transformasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, Presidn Prabowo memberikan arahan agar birokrasi di Indonesia bertransformasi menjadi lebih responsif. Untuk mendukung hal tersebut, penting untuk mewujudkan budaya birokrasi yang beretika.
“Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa birokrasi kita ini dikenal lamban, dikenal tidak bersih, dikenal sering mempersulit masyarakat. Itu mungkin dengan kita mulai membangun integritas di dalam diri setiap aparatur,” kata Rini, dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11).
Untuk mewujudkan, lanjut Rini, pemerintah setidaknya masih menghadapi tiga tantangan. Tantangan pertama, terdapat defisit sinergi, berupa rendahnya kolaborasi, baik antar-KL maupun pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat (pempus).
“Kenapa? Karena kita sering melihat masih terdapatnya fragmentasi program-program antarinstansi, tumpang tindih kebijakan, dan kurangnya policy coherence antara pusat dan daerah. Ini mengakibatkan kebijakan ini berjalan secara tidak terintegrasi, efisiensi nasional semakin menurun, implementasi menjadi lambat dan tidak konsisten,” ujarnya. (jr)
