JAKARTA | Harian Merdeka
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Pesan tersebut ia sampaikan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Kamis (4/12).
Dasco menegaskan bahwa isu upah menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo. Menurutnya, Kepala Negara bahkan menyatakan siap ikut terlibat dalam proses perundingan penetapan upah minimum tahun depan.
“Presiden bilang begini: soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu,” ujar Dasco dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).
Ia menilai polemik penetapan UMP 2026 tidak jauh berbeda dengan situasi setahun sebelumnya. Namun Dasco meyakini persoalan tersebut dapat kembali diselesaikan melalui musyawarah antara pemerintah dan pimpinan serikat pekerja.
“Keberpihakan kepada buruh pasti. Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat, Menaker mintanya sekian malah bilangnya sekian aja, kan begitu,” kata Dasco.
Dasco juga menyampaikan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan pimpinan buruh, termasuk Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan serikat pekerja akan mempermudah penyelesaian isu-isu perburuhan.
“Sehingga, kita harapkan silaturahmi kita terjalin dengan bagus, komunikasi kita berjalan dengan bagus,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut baik pesan yang disampaikan Dasco. Ia bahkan berharap Dasco dapat kembali berperan sebagai mediator dalam pembahasan UMP 2026 maupun isu-isu buruh lain.
“Pak Dasco kan biasa menjadi mediator, duduk bersama-sama,” kata Andi Gani.
Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dan pimpinan buruh untuk membahas persoalan penting yang tengah dihadapi pekerja. “Saya mendengar kabar, ada pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Andi Gani menuturkan, saat ini terdapat dua isu utama yang tengah menjadi perhatian serikat pekerja: besaran UMP 2026 dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang hingga kini belum diumumkan susunan anggotanya.
“Tapi belum diumumkan siapa yang mengisi di Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” katanya.
Pertemuan antara pemerintah dan serikat pekerja dalam waktu dekat diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan buruh sekaligus menjaga stabilitas iklim usaha nasional.(alan/hmi)
