JAKARTA | Harian Merdeka
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, khawatir bantuan sosial (bansos) dijadikan alat politik jelang Pilpres 2024. Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara agar penyaluran bansos tak dihentikan.
Kekhawatiran tersebut diakui Sandiaga memang beralasan, sebab penyaluran bansos yang dilakukan oleh pemerintah dapat menguntungkan pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.
Namun, merujuk kunjungannya ke seluruh wilayah Nusantara, Sandiaga Uno melihat bansos sangat dibutuhkan masyarakat. Sandiaga mengusulkan agar penyaluran bansos kepada masyarakat tidak ditunda hingga akhir Pemilu 2024
“Jadi saya cenderung bahwa bansos ini sangat dibutuhkan sekarang, jangan disetop, kasihan masyarakat,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).
Sandiaga Uno meyakini siapapun yang terpilih menjadi presiden 2024 mendatang akan melanjutkan penyaluran bansos. Terlebih pasangan Ganjar-Mahfud, keduanya akan bukan hanya akan melanjutkan, tapi menambahkan, meningkatkan dan menyamaratakan.
Oleh karena itu, dirinya berharap penyaluran bansos tidak ditunda karena bersamaan dengan kontestasi Pilpres 2024. Hanya saja, penyaluran bansos harus dikomunikasikan secara terang kepada masyarakat.
“Jadi bansos ini sangat diterima dan sangat populer di masyarakat, janganlah kita semakin membebani masyarakat, tapi kita berikan bansos ini dengan sebuah komunikasi yang sangat jelas kepada masyarakat bawah ini adalah bagian daripada pemerintah untuk meringankan beban hidup dari masyarakat,” kata Sandiaga Uno.
“Itu posisi PPP dan PPP sudah memberikan, saya sebagai Ketua Tim Pakar dan juga Anggota Koalisi Ganjar-Mahfud sudah menyampaikan pesan ini kepada TPN dan agar kita tetap hadir membantu masyarakat di saat-saat ekonomi masyarakat sekarang perlu bantuan dari berbagai pihak,” jelasnya.
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebelumnya meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).(dt/hmi)
