JAKARTA I Harian Merdeka
Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) memandang penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi transisi energi hijau nasional.
Hasanuddin, Ketua Umum ADPPI, mengatakan, ADPPI menilai bahwa tantangan utama pengembangan energi bersih di Indonesia, khususnya panas bumi, bukan semata pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada struktur kebijakan dan insentif ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak.
Padahal, Indonesia memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional.
Dalam konteks ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat krusial sebagai pengarah kebijakan lingkungan dan pengendalian emisi.
Meskipun pengembangan panas bumi berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), keberhasilan akselerasinya sangat ditentukan oleh kebijakan lintas sektor—terutama melalui instrumen ekonomi karbon yang berada dalam domain kebijakan lingkungan.
ADPPI menegaskan bahwa pembangunan sistem ekonomi karbon—melalui mekanisme seperti perdagangan karbon dan insentif berbasis emisi—harus segera dipercepat dan diperkuat. Tanpa intervensi tersebut, energi bersih seperti panas bumi akan terus menghadapi ketimpangan daya saing dibandingkan energi fosil yang secara historis menikmati berbagai bentuk subsidi dan kemudahan.
Ekonomi karbon bukan hanya instrumen pengendalian emisi, melainkan mekanisme koreksi pasar yang strategis. Dengan memberikan harga pada karbon, pemerintah secara langsung menciptakan insentif bagi investasi energi rendah emisi dan sekaligus mendorong transformasi struktur ekonomi menuju model pembangunan berkelanjutan.
ADPPI juga menekankan bahwa kunci keberhasilan transisi energi terletak pada konsistensi kebijakan dan keberanian politik dalam menyelaraskan prioritas pembangunan nasional. Diperlukan integrasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu kerangka kebijakan yang koheren dan berjangka panjang.
Dengan kepemimpinan yang visioner dan koordinasi lintas sektor yang efektif, ADPPI optimistis bahwa transisi energi hijau dapat dipercepat—bukan hanya sebagai respons terhadap tuntutan global, tetapi sebagai strategi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi baru, dan keberlanjutan lingkungan Indonesia.(Agus).
