Jakarta | Harian Merdeka
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.
“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda “Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil” yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.
Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan.
“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.
Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. (Egi)
