JAKARTA | Harian Merdeka
Gelombang aksi massa di Jakarta serta sejumlah daerah pasca tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas mobil Rantis, kini semakin memanas di dunia maya.
Sejumlah publik figur, melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Presiden Prabowo. Tuntutan itu diajukan oleh Jerome Polin, Cheryl Marella, Ahmad Balya, dan Salsa Erwina di media sosial. Mereka mengunggah 11 tuntutan dalam lima berkas di akun Instagram terverifikasi, Sabtu (30/8). Berikut 11 tuntutan tersebut.
Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat. Atau, anggota DPR yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel. KPK diminta mengaudit segala kepemilikan harta, aset, dsb.
Ketiga, bebaskan mereka yang ditangkap terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat dalam demo 25, 28, 29 Agustus 2025.
“Keempat, reformasi DPR. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Ke depannya, laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat,” demikian isi berkas tersebut.
Poin keempat juga berisi tuntutan merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR dan BUMN.
“Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti: PPH 21 persen ditanggung APBN. Sistem pengawalan khusus. Transportasi cukup transportasi umum gratis. Pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode,” demikian dilaporkan, dikutip liputan 6com.
ke depan,KPK diminta meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Siarkan segala sidang dan rapat secara live transparan dengan masyarakat.
Tuntutan Kelima, menyorot gaji dan tunjangan anggota dewan yang terhormat dengan batas total take home pay maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji.
Keenam, menetapkan key performance indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Evaluasi dan pecat yang tak bisa memenuhi target. Sementara progress, achievement, dan challenges dilaporkan secara berkala kepada rakyat.
“Ketujuh, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang initial public offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi prositif terhadap APBN,” lanjutnya.
Kedelapan, batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Kesembilan, Adili pembunuh Affan Kurniawan. Negara wajib menanggung hidup keluarganya; desakan lengserkan Kapolri jika gagal melindungi rakyat.
Kesepuluh, naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa. Terakhir (kesebelas)Reformasi Polri agar profesional, berpihak pada rakyat, bukan kepentingan penguasa.
Menyertai unggahan bersama ini, Salsa Erwina, Jerome Polin, Cheryl Marella, dan Ahmad Balya menulis status teks berisi batas waktu pengabulan tuntutan. Tak main-main, mereka menyenggol akun Instagam terverifikasi Presiden Prabowo dan DPR RI.
“Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 September 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?” tulisnya.
“Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada ditangan kalian, mampukah mewujudkannya? @dpr_ri @prabowo,” Salsa Erwina dan kawan-kawan menambahkan.
Tagar #11TuntutanRakyat dan #AffanKurniawan sempat masuk trending di X (Twitter) pada Sabtu pagi. Banyak warganet menilai poin-poin tersebut sebagai representasi keresahan rakyat atas ketimpangan, korupsi, dan lemahnya perlindungan hukum.
Berdasarkan pantauan, Minggu (31/8) siang, unggahan ini disukai lebih dari 2,4 juta orang dan 33 ribuan komentar menggenangi kolom. Meski begitu belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo maupun Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai 11 tuntutan ini. (jr)
