JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan mendata ulang seluruh lembaga dan yayasan sosial dalam upaya mencegah kasus pelecehan seksual maupun kekerasan yang terjadi.
“Kasus di Yayasan Darussalam An’nur ini menjadi perhatian khusus bagi pemkot. Maka itu ke depan akan kita data ulang lagi semuanya, termasuk pengawasan aktivitasnya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Herman Suwarman saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melihat kondisi anak di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Kota Tangerang, dikutip antaranews, Selasa (8/10).
Di lanjutkan Herman, Pemkot Tangerang mengajak aparatur mulai dari tingkat RT/RW untuk memantau aktivitas di semua lembaga dan yayasan yang ada di lingkungan, sehingga ketika adanya indikasi pelanggaran yang menyimpang maka bisa segera dilaporkan kepada pihak terkait seperti lurah, camat, OPD terkait, hingga satgas lapangan.
“Pokoknya dari kasus ini menjadi perhatian khusus bagi pemkot agar tak terulang lagi,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos), KPAI, dan kepolisian, yang telah cepat melakukan tindakan dari sejak awalnya kasus ini ramai ke publik. “Kami terima kasih karena adanya perlindungan bagi anak-anak dan tersangka yang ditetapkan kepolisian,” ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan di Kota Tangerang terdaftar 75 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdaftar di Kemensos, namun baru 17 yang akreditasi.
“Maka itu ini adalah kerja kita semua dalam melakukan pengawasan dari adanya kasus ini, sehingga perlindungan kepada anak bisa terwujud,” kata Mensos.
Perlu diketahui kasus dugaan pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An’Nur di Kunciran Pinang dilaporkan pertama kali ke polisi tanggal 2 Juli 2024 dengan korbannya satu orang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan ada tiga korban dan data terbaru hari ini menjadi tujuh orang dengan rincian empat anak-anak dan tiga dewasa.
Polisi pun menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini yakni ketua yayasan dan dua orang pengurus. Namun satu orang tersangka masuk dalam datar pencarian orang, karena tidak datang setelah dua kali dilakukan pemanggilan.
Atas kasus ini, Pemkot Tangerang pun telah melakukan langkah antisipasi dengan memindahkan 12 orang anak-anak dari panti asuhan ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinsos Kota Tangerang untuk memudahkan pemantauan dan pemeriksaan lanjutan oleh kepolisian dengan pendampingan dari pemkot.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memantau perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di Panti Asuhan Darusallam An-Nur, dengan mengunjungi 13 anak yang berada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Pemerintah Kota Tangerang.
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengapresiasi proses pendampingan terhadap terduga korban yang dilakukan Dinas Sosial dan DP3AP2KB Kota Tangerang karena dinilai telah sesuai prosedur, serta mendukung cara kerja bersama untuk menyelamatkan masa depan anak.
“Datang ke sini mengapresiasi kerja bersama ini, kami mendukung apa yang sudah dilakukan. Upaya yang saling mengisi untuk memastikan proses penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan cepat dan mencegah anak-anak mengalami masalah yang lebih besar,” jelas Nahar.
Lebih lanjut Nahar mengatakan, langkah Pemkot Tangerang sejauh ini mampu menghindari dampak permanen kepada anak anak. Karena sudah tepat dalam pendampingan, dengan melibatkan ahli psikologi dan kesehatan, namun harus dilakukan dengan tuntas.
“Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak-anak dan cara memulihkan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin,” sambungnya. (jr)
