JAKARTA | Harian Merdeka
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, lebih dari 2.500 sekolah di Indonesia terdampak bencana setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.
“Dan tercatat lebih dari 2.500 sekolah setiap tahun dilaporkan terdampak bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” kata Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, dalam keterangan resminya, Minggu (27/4/2025).
Saryadi merinci bahwa dalam 15 tahun terakhir, sekitar 15.000 satuan pendidikan dan 12 juta siswa mengalami dampak berbagai jenis bencana. Hasil pemetaan yang dilakukan bersama BNPB menyimpulkan, sebagian besar sekolah di Indonesia berada di zona rawan bencana.
“Lebih dari 400 ribu sekolah berada di daerah rawan gempa bumi, 200 ribu sekolah rawan bencana banjir, 49 ribu sekolah di wilayah rawan tanah longsor,8 ribu sekolah di daerah rawan tsunami, 8 ribu sekolah di kawasan rawan letusan gunung api, 17 ribu sekolah di daerah rawan banjir bandang, serta 50 ribu sekolah di area rawan bencana asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” jelas Saryadi.
Ia juga mengungkapkan, lebih dari 57 persen sekolah berpotensi mengalami lebih dari dua jenis ancaman bencana dengan kategori tinggi.
“Lebih dari 25 juta siswa dan 1,5 juta guru berada di sekolah yang menghadapi ancaman bencana dengan kategori sedang hingga tinggi,” tambahnya.
Berdasarkan valuasi Kemendikdasmen, terdapat tiga tantangan utama dalam upaya menanggulangi bencana di sekolah rawan bencana. Tantangan pertama adalah belum meratanya ketahanan struktur bangunan sekolah terhadap bencana.
Tantangan kedua adalah masih lemahnya tata kelola risiko bencana di lingkungan sekolah, mulai dari pengawasan, perencanaan, hingga koordinasi saat keadaan darurat.
Tantangan ketiga adalah rendahnya kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan warga sekolah, baik dari sisi edukasi kebencanaan, prosedur evakuasi, hingga kepemimpinan dalam situasi darurat.
“Ini termasuk di dalamnya edukasi kebencanaan, prosedur evakuasi, dan kepemimpinan saat darurat,” tambah Saryadi.
Sebagai upaya menghadapi potensi tersebut, Kemendikdasmen dan BNPB mencanangkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini dirancang dengan lima langkah strategis.
Langkah tersebut meliputi: revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, penguatan iklim sekolah yang adaptif terhadap risiko bencana, integrasi literasi kebencanaan dalam kurikulum dan pembelajaran, penyelenggaraan simulasi dan event pembelajaran berbasis hidup nyata, serta peningkatan kapasitas guru melalui penyisipan materi kesiapsiagaan dalam pendidikan profesi guru dan pelatihan sejak awal.
Implementasi SPAB juga sudah dimulai melalui simulasi yang digelar BNPB di beberapa sekolah. Pada Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati pada 26 April 2025, BNPB bersama Kemendikdasmen mengajak 7.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk menggelar simulasi kesiapsiagaan bencana secara serentak.(dtk/Fj)
