PANDEGLANG | Harian Merdeka
Di tengah berbagai keluhan soal kondisi sekolah yang memprihatinkan di Kabupaten Pandeglang, sebuah langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Melalui Wakil Bupati Iing Andri Supriadi, pemerintah daerah memutuskan untuk mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp7,6 miliar serta dana renovasi rumah dinas wakil bupati untuk membiayai perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang rusak.
“Kita geser ke anggaran untuk membangun sarana prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang,” ujar Iing saat ditemui di Pendopo Bupati.
Keputusan ini bukan tanpa dasar. Dalam inspeksi yang dilakukan selama sebulan terakhir, Iing menemukan banyak sekolah di berbagai wilayah Pandeglang yang mengalami kerusakan serius, mulai dari ringan hingga berat. Menurutnya, langkah ini lebih bermanfaat bagi siswa agar bisa belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman.
“Ini adalah bagian dari visi-misi Dewi–Iing untuk meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini,” tegasnya.
Iing juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045, sembari mengajak para guru untuk berperan aktif menyosialisasikan pentingnya pendidikan di masyarakat.
Namun, di balik langkah strategis ini, suara kritis dari masyarakat tetap mengemuka.
Di hari yang sama, Sabtu (31/5/2025), Dian Ardiansyah, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, menyampaikan catatan tajam terhadap kondisi pendidikan dan infrastruktur di daerahnya. Ia menyuarakan keresahan yang dirasakan masyarakat, terutama soal lambatnya respons pemerintah terhadap kerusakan sekolah dan jalan.
“Kita hidup di tanah yang menjunjung tinggi pendidikan, namun hari ini justru membiarkan sekolah-sekolah rusak dan terabaikan,” tulis Dian dalam pernyataannya.
Ia mencontohkan kondisi SDN Pasirsedang 2 di Kecamatan Picung yang hingga kini belum memiliki gedung baru setelah terdampak proyek Jalan Tol Serang–Panimbang, sehingga kegiatan belajar terpaksa dilakukan di gedung madrasah pinjaman. Nasib serupa juga dialami siswa SDN Pasirkadu 1 Kecamatan Sukaresmi, yang belajar di posyandu seadanya—tempat yang sejatinya tidak dirancang untuk proses pendidikan.
“Anak-anak ini bukan statistik. Mereka adalah manusia kecil yang membawa masa depan Pandeglang,” tegasnya.
Tak hanya sektor pendidikan, kegagalan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dasar juga tergambar dalam kasus Cadasari, di mana warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya karena tak kunjung diperhatikan.
“Kita tidak seharusnya memuji swadaya yang lahir dari kekecewaan. Kita seharusnya bertanya, mengapa sistem gagal merespons sebelum rakyat harus bertindak sendiri?”
Dalam catatannya, Dian menilai bahwa seratus hari pertama adalah waktu yang cukup untuk membaca arah dan menunjukkan keseriusan kepemimpinan daerah. Sayangnya, menurutnya, yang terlihat lebih banyak adalah agenda seremonial, pembentukan tim, dan narasi “masih dalam proses”.
“Jika dalam 100 hari pertama saja belum terlihat kemajuan berarti di sektor dasar seperti pendidikan dan infrastruktur, maka kekhawatiran kami atas 5 tahun ke depan tentu sangat beralasan.”
Sebagai bagian dari generasi muda yang tumbuh di tanah Pandeglang, ia mengajukan empat langkah konkret yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah:
- Pembangunan Sekolah Prioritas: Relokasi dan pembangunan sekolah yang terdampak proyek tol harus segera dilaksanakan. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban keterlambatan administratif.
- Audit dan Perbaikan Jalan Darurat: Jalan-jalan rusak seperti di Cadasari harus menjadi prioritas. Libatkan masyarakat dalam musyawarah, bukan sebagai tukang tambal darurat.
- Forum Evaluasi Terbuka: Lakukan evaluasi 100 hari di ruang publik. Undang mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, dan media untuk menilai langsung capaian dan tantangan.
- Kemitraan Strategis dengan Pemuda: Libatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra aktif pemerintah, bukan sekadar penonton. HMI siap jika dilibatkan secara serius.
Langkah pengalihan dana MBG ke sektor pendidikan patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap masa depan generasi muda. Namun sebagaimana diingatkan oleh suara masyarakat, langkah awal yang baik harus diikuti dengan keberlanjutan, eksekusi konkret, dan keterlibatan publik.
Pemerintah masih memiliki waktu. Tapi waktu bukan sahabat bagi mereka yang ragu. Rakyat Pandeglang adalah rakyat yang sabar, namun kesabaran tidak boleh terus-menerus diuji. Jika rakyat sudah harus bergerak sendiri untuk memperbaiki jalan dan mencari ruang belajar, maka kepercayaan sedang menipis.
“Pemimpin sejati bukan yang hanya menjanjikan perubahan, tetapi yang mampu menerobos ketidakmungkinan dan memihak pada kepentingan rakyat, bukan kenyamanan jabatan,” tutup Dian. (Hab)
