JAKARTA | Harian Merdeka
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespon desakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna menghentikan sementara progran MBG. Permintaan KPAI itu buntut dari maraknya kasus keracunan pada siswa.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan, pihaknya akan tetap mendukung penuh program MBG. Kesalahan yang terjadi pada proses pengolahan dan pendistribusian MBG akan terus diperbaiki.
“Mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri,” kata Taruna Ikrar, Senin (22/9).
Dia menjelaskan, sebagai pembantu Presiden, lembaganya bertanggung jawab dalam program tersebut melalui pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan dengan memastikan dapurnya dan proses distribusinya sesuai standar. Menurutnya, kejadian luar biasa yang dialami anak-anak tersebut adalah pembelajaran untuk memperbaiki semuanya agar lebih sesuai standar.
Oleh karena itu, BPOM melalui balai dan loka di daerah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mencari tahu penyebab berbagai keracunan tersebut.
KPAI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara MBG guna evaluasi menyeluruh, menyusul sejumlah kasus keracunan massal.
Diketahui, pada Januari-September 2025, tercatat ada sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang diduga akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim langsung ke lokasi terdampak sejak Jumat (19/9/2025) untuk memastikan penanganan maksimal bagi seluruh korban keracunan MBG di wilayah tersebut.
BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.
“Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” sambungnya, dikutip dari Antara. (jr)
