JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan gebrakan pada penerimaan negara, khususnya sektor pajak. Salah satunya, memburu 200 pengemplang pajak yang nilainya jumbo.
Ia membenarkan bahwa ada enam program quick win untuk mendorong penerimaan negara. Pertama, penempatan dana menganggur Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan.
Dia bilang, melempemnya setoran pajak karena ekonomi tumbuh melambat dari perkiraan. Diyakini, penerimaan pajak berbalik positif jika pertumbuhan ekonomi melesat cepat. Dan, dirinya optimis akan berdampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan, bakal terasa mulai bulan depan. Diharapkan, penerimaan pajak ikut tumbuh positif.
“Jadi saya naikin pendapatan (negara) bukan dengan naikkan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi, supaya pajak lebih besar. Anda juga enak bayarnya karena enggak kerasa, karena ekonomi tumbuh kencang. Bayar pajaknya happy. Itu yang akan kami lakukan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (22/9).
Kedua, lanjut Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemekeu) telah menggenggam daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah, atau berkekuatan hukum tetap. Semuanya akan ditagih tak ada pandang bulu. “Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, mereka enggak bisa lari,” kata Purbaya.
Ketiga, lanjutnya, Kemenkeu akan memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Keempat, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Kelima, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan.
“Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat,” ungkap Purbaya. Keenam, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperi Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.
Selain itu, dia mengaku sudah mendeteksi siapa saja yang menjual rokok ilegal, baik dari pemasok hingga penjual di warung kelontong. “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor. Jika ada kecurangan-kecurangan maka Purbaya menyatakan akan menindak, siapapun yang terlibat termasuk anak buahnya.
Sejatinya, adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pernah menyampaikan adanya 300 pengemplang pajak besar. Data itu sudah diketahui Presiden Prabowo, potensi penerimaan negara mencapai Rp300 triliun.
Masih kata Hashim, daftar 300 pengemplang pajak itu, diperoleh dari Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim pada 9 Oktober 2024.
Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan, kata Hashim, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp50 triliun tiap tahun.
“Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” ujar Hashim. (jr)
