JAKARTA | harian Merdeka
Pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto dari pemerintah masih menuai polemik diantara partai politik. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara tegas menolak gelar pahlawan diberikan kepada penguasa orde baru tersebut.
“Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Itu persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto menekankan pahlawan sejati harus memiliki integritas moral dan kemanusiaan. Sosoknya harus menjadi suri tauladan.
“Pahlawan itu hakikatnya melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara. Bukan kemudian membunuh kemanusiaan. Bukan mengorbankan integritas moral,” tegasnya.
PDIP mengkritisi wacana gelar untuk Soeharto. Menurut Hasto, seorang pahlawan harus menempuh jalan pengorbanan diri, seperti Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Tomo.
“Mereka semua menempuh jalan pengorbanan. Bukan jalan memperkaya kepentingan keluarga,” sindir Hasto.
Hasto kembali menyinggung rekam jejak Orde Baru pimpinan Soeharto, terutama kaitannya dengan gerakan demokrasi. Ia pun mengingatkan kembali peristiwa kelam di masa Orde Baru.
“Hingga kantor PDI pun diserang pada peristiwa 27 Juli tahun 1996. Apakah itu layak disebut sebagai pahlawan?” tanyanya.
Sikap PDIP sudah final. Konsisten pada pendirian bahwa pahlawan dimaknai sebagai pengorbanan demi rakyat dan negara, dan yang terpenting, tanpa adanya pelanggaran HAM.
“Sudah sangat jelas dari keputusan disampaikan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.(jr)
