Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Politik · 18 Nov 2025 10:14 WIB ·

Ketua LPN: Politisi Demokrat Dorong Aceh untuk Merdeka Salah Kaprah


Ketua LPN: Politisi Demokrat Dorong Aceh untuk Merdeka Salah Kaprah Perbesar

BANDA ACEH | Harian Merdeka

Ketua Laskar Panglima Nanggroe (LPN), Sulaiman Manaf atau Bos Manyak, angkat suara menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang disampaikan dalam rapat DPR RI baru-baru ini.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 16 November 2025, Sulaiman menilai ucapan Benny bukan saja keliru, tetapi juga secara tidak langsung mendorong Aceh untuk merdeka dengan menggambarkan Aceh seolah menjadi beban fiskal bagi pemerintah pusat.

Menurutnya, cara pandang Harman mencerminkan ketidaktahuan terhadap realitas pendapatan negara yang selama puluhan tahun juga ditopang oleh setoran pajak dan kekayaan alam Aceh.

“Kalau menurut Benny Aceh ini beban, ya selesai saja: lepaskan. Jadi pusat tidak perlu lagi transfer dana, dan Aceh pun tak perlu lagi membayar pajak yang selama ini mengalir ke Jakarta. Kekayaan alam Aceh juga tidak bisa lagi diambil sesuka hati oleh pusat. Kata-kata dia itu justru mendorong Aceh untuk merdeka,” tegas Sulaiman.

Ia menilai narasi yang dibawa Benny justru memperkuat kecurigaan lama rakyat Aceh terhadap pusat, terutama soal keadilan fiskal dan pembagian hasil alam. Menurutnya, komentar seperti itu berbahaya karena menyentuh urat sensitif hubungan Aceh dan Jakarta.

Tak kalah keras, Sulaiman juga menyoroti sikap Benny yang dinilai merendahkan MoU Helsinki, perjanjian damai yang menjadi penutup perang panjang Aceh. Ia menilai pernyataan tersebut bukan hanya menyinggung rakyat Aceh, tetapi juga menghantam langsung warisan politik Presiden SBY, tokoh utama di balik perdamaian itu.

“Merendahkan MoU Helsinki sama artinya meremehkan peran SBY. Demokrat harusnya malu kalau membiarkan kadernya menyerang hasil kerja pemimpinnya sendiri. Dengan pernyataan seperti itu, Benny sudah layak dipecat dari DPR,” ujar Bos Manyak.

Sulaiman kemudian mempertanyakan moral politik Harman saat berbicara soal tata kelola anggaran. Ia menegaskan, sebelum menyentuh Aceh, seharusnya politisi pusat lebih dahulu menyelesaikan persoalan korupsi yang merajalela di tingkat nasional.

“Apakah lingkaran pusat sudah bersih? Korupsi gila-gilaan terjadi di tingkat nasional dan negara menuju kebangkrutan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang satu lingkaran dengan Benny. Jadi jangan mengajari Aceh soal uang kalau pusat sendiri bocor di mana-mana,” ucapnya.

Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa pernyataan Benny bukan sekadar salah kaprah, tetapi berpotensi memperlebar jarak psikologis antara Aceh dan pemerintah pusat.

“Sejak dulu rakyat Aceh tidak mudah percaya pada janji pusat. Ucapan Benny hanya membuat keyakinan itu semakin kuat,” pungkasnya. (Mht)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

IKA PMII Pakuan: Penataan Wali Kota Bogor Jangan Cekik Ekonomi Rakyat

17 April 2026 - 12:12 WIB

Denny Charter: Kejaksaan Lebih Mumpuni, Saatnya KPK Dibubarkan

17 April 2026 - 12:10 WIB

Soal Pemberitaan Tempo, Nasdem Jabar Ingat Etika Pers dan Kepatutan Ruang Publik

17 April 2026 - 11:58 WIB

​Bantah Isu Gabung Gerindra, Arif Rahman: NasDem Bukan PT Tbk, Kami Punya Mandat Rakyat

14 April 2026 - 17:02 WIB

Kinerja Jeblok, Menteri Pariwisata Didesak Masuk Kotak Reshuffle

14 April 2026 - 14:15 WIB

Di Tengah Wacana Merger Gerindra–NasDem, Nasib Anies Baswedan di 2029 di Ujung Persimpangan

14 April 2026 - 14:10 WIB

Trending di Politik