JAKARTA | Harian Merdeka
Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 digelar di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Peringatan tahun ini menekankan penguatan integritas dan kolaborasi antarinstansi sebagai kunci pencegahan korupsi di daerah
Pelaksana Tugas Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Heru Kreshna Reza, menegaskan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi melalui strategi pencegahan, penindakan, serta pemulihan kerugian keuangan negara, selaras dengan Asta Cita butir ketujuh. Hal ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12).
Heru mengungkapkan bahwa sejak dilantik pada Oktober 2024 hingga Desember 2025, Presiden Prabowo telah lebih dari 15 kali menegaskan komitmen anti-korupsi dalam berbagai forum resmi, termasuk sidang kabinet.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas dan konsisten. Beliau selalu menekankan agar seluruh jajaran menutup setiap celah korupsi dan memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Heru kemudian menegaskan kembali koherensi arahan Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Hal itu tercermin dari pernyataan tegas Presiden yang disampaikan saat kunjungan kerja ke Aceh pada awal Desember 2025. “Dalam situasi bencana pun, Presiden menekankan agar tidak ada pihak yang memperkaya diri dari penderitaan rakyat. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada penyelewengan dalam penanganan bencana. Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Presiden, integritas adalah pondasi pemerintahan, baik dalam kondisi normal maupun darurat,” kata Heru.
Dikatakan Heru, hingga Desember 2025, tercatat 10 Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, pemulihan aset sebesar Rp 883 miliar dari kasus korupsi PT Taspen, serta pengungkapan tiga kasus mega korupsi oleh Kejaksaan Agung dengan total pemulihan keuangan negara Rp 13,25 triliun.
Sebagai mantan Auditor Utama BPK, Heru menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada tindakan represif. “Stranas PK harus berperan aktif memberikan rekomendasi, pendampingan, dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip good governance agar tidak terjerumus ke praktik rasuah,” jelasnya.
Sepanjang 2025, Stranas PK berkontribusi pada penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 15 triliun melalui program Satu Peta dan utilisasi NIK. Heru menambahkan bahwa pada 2026, fokus pencegahan perlu diperkuat pada sektor pengadaan barang dan jasa, serta pencegahan kebocoran PNBP dan perpajakan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto meluncurkan Indeks Integritas Nasional, pengembangan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan secara nasional. SPI 2025 mencatat skor 72,32, meningkat dibandingkan 71,53 pada 2024, namun masih berada dalam kategori rawan korupsi. Setyo juga memaparkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, KPK telah memulihkan aset senilai Rp 5,09 triliun serta menyelamatkan keuangan daerah Rp 15,7 triliun melalui penerapan Monitoring, Controlling, Supervision for Prevention (MCSP).
Rangkaian Hakordia 2025 diselenggarakan pada 6–9 Desember di DI Yogyakarta, yang dipilih karena prestasi tata kelola pemerintahan dengan nilai SPI 79,4, didukung transformasi digital layanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan budaya dan pendidikan agama. Pendekatan komprehensif ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain sehingga pemberantasan ko rupsi menjadi gerakan kolektif, berkelanjutan, dan organik, bukan sekadar program kebijakan.(Agus Irawan).
