JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan berjalannya masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana melibatkan seluruh kekuatan nasional, mengingat dampaknya yang meluas hingga mencakup tiga provinsi.
“Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama hunian sementara harus segera disiapkan. Bahkan, apabila memungkinkan, bisa langsung diarahkan ke hunian tetap,” kata Pratikno saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan huntara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (16/12/2025).
Pratikno mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Ia menilai lokasi tersebut strategis karena berdekatan dengan permukiman asal warga, memiliki akses jalan yang memadai, serta didukung ketersediaan air dan listrik. Kondisi itu dinilai mendukung kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi warga.
“Pada umumnya masyarakat ingin tetap dekat dengan kampung asal dan sumber penghidupan mereka. Tugas pemerintah adalah menyediakan tempat yang lebih aman dan layak. Lokasi ini sudah memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.
Dari sisi pendanaan, Pratikno memastikan pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Ia menyebut tantangan utama dalam pembangunan hunian sementara biasanya terletak pada kesiapan lahan yang harus memenuhi aspek keamanan dan akses terhadap fasilitas dasar.
“Huntara menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama masa tanggap darurat. Selanjutnya, pembangunan hunian tetap akan dilanjutkan oleh kementerian terkait,” katanya.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, agar distribusi bantuan dan akses logistik ke wilayah terdampak tetap berjalan lancar.
Pratikno menegaskan bahwa kehadiran negara tidak berhenti pada fase darurat semata, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan masyarakat terdampak.
“Negara hadir untuk mendampingi masyarakat dari masa darurat sampai mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan lebih baik,” ujarnya.(Fj)
