JAKARTA | Harian Merdeka
Serapan beras pemerintah menunjukkan lonjakan signifikan pada awal 2026. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan opsi ekspor beras ke negara-negara sahabat yang membutuhkan pasokan.
Berdasarkan data awal tahun 2026, realisasi serapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari produksi dalam negeri mencapai sekitar 112 ribu ton setara beras. Angka tersebut mencerminkan peningkatan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut lonjakan serapan itu mencapai lebih dari 700 persen dibandingkan Januari 2025 yang hanya mencatat sekitar 14 ribu ton.
“Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari,” ujar Amran, Rabu (4/2/2026).
Selanjutnya, Amran menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau laju serapan beras agar tetap stabil di tengah meningkatnya produksi nasional. Ia menilai konsistensi serapan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka peluang kerja sama internasional.
“Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa supply,” papar Amran.
Bapanas mencatat capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut menjadi realisasi tertinggi pada awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing hanya mencapai 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan Cadangan Beras Pemerintah tersebut sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional yang terus menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Untuk mengantisipasi lonjakan produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026.
Melalui SKB tersebut, pemerintah menugaskan BUMN di bidang pangan untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 dengan menempatkan pembelian produksi dalam negeri sebagai prioritas utama. Salah satu mandat strategis dalam kebijakan tersebut adalah pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Di sisi lain, kondisi harga gabah di tingkat petani juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, per 2 Februari 2026 rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tercatat sebesar Rp 6.790 per kilogram.
Harga tersebut berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga yang dinilai menguntungkan bagi petani sekaligus mendukung keberlanjutan produksi beras nasional. (kay/fj)
