JAKARTA | Harian Merdeka
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) mengaku prihatin atas pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan karena “hanya” 50 kejadian keracunan MBG sepanjang Januari 2026 bukan sekadar kekeliruan komunikasi publik.
Menyikapi hal itu Ketua FORSIBER , Hamdi Putra menilai bahwa sikap Kepala BGN justru mencerminkan bagaimana negara memandang risiko, tanggung jawab, dan nilai nyawa manusia terutama anak-anak.
“Di balik angka yang terdengar kecil itu tersembunyi fakta yang jauh lebih mengerikan. Lima puluh kejadian bukan berarti lima puluh korban. Sedikitnya 2.835 anak menjadi korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 berdasarkan data monitoring media,” kata Hamdi Selasa (10/2/2026).
Hamdi menegaskan keselamatan anak-anak dalam jumlah 2.835 orang bukan deviasi kecil dalam program besar. Itu adalah kegagalan sistemik yang seharusnya memicu kegelisahan, bukan rasa syukur.
Hamdi menyampaikan bahwa masalah paling serius adalah ketika negara mulai berpikir dalam logika persentase. Dari sudut pandang politik, ribuan korban bisa dianggap kecil jika dibandingkan dengan jutaan porsi makanan yang didistribusikan.
” Tetapi dari sudut pandang perlindungan warga, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan, tidak ada ruang untuk konsep “angka yang masih bisa ditoleransi,” bebernya.
Menurut dia, anak-anak bukan variabel statistik. Mereka bukan margin error dalam proyek kebijakan publik. Ketika makanan yang seharusnya menjadi simbol perlindungan justru menjadi sumber bahaya, maka yang dipertanyakan bukan hanya pelaksanaan teknis, melainkan kesadaran negara itu sendiri terhadap makna tanggung jawab.
Ungkapan syukur tersebut juga memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara bahasa kekuasaan dan pengalaman nyata masyarakat.
” Di ruang birokrasi, angka 50 mungkin terdengar sebagai keberhasilan pengendalian risiko. Di rumah-rumah orang tua yang anaknya muntah, demam, kejang, atau harus dirawat akibat keracunan, angka itu adalah trauma yang nyata,” tegasnya.
Negara yang sehat seharusnya berbicara dengan empati lebih dahulu sebelum berbicara tentang capaian. Ketika yang muncul justru rasa syukur atas kecilnya angka insiden, pesan yang sampai ke publik adalah bahwa ancaman terhadap keselamatan anak-anak masih dianggap normal.
Selain itu, normalisasi risiko seperti ini sangat berbahaya. Hari ini ribuan korban dianggap konsekuensi yang masih dapat diterima demi keberlanjutan program. Besok, angka yang lebih besar berpotensi diperlakukan dengan cara yang sama. Inilah titik di mana kebijakan sosial kehilangan dimensi kemanusiaannya dan berubah menjadi proyek semata.
Program makan untuk anak-anak seharusnya berdiri di atas standar kehati-hatian paling tinggi, karena yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan jangka pendek, tetapi kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung terakhir.
Persoalan ini bukan tentang satu pernyataan atau satu pejabat, melainkan tentang cara berpikir yang harus segera dikoreksi.
“Negara tidak boleh bersyukur karena kegagalan belum menjadi bencana yang lebih besar. Negara seharusnya gelisah bahkan ketika satu anak saja menjadi korban,” pungkasnya.
Karena ketika ribuan anak jatuh sakit dan respon pertama yang muncul adalah rasa syukur, yang sesungguhnya sedang dipertontonkan bukan keberhasilan program, melainkan menurunnya standar kepedulian terhadap nyawa manusia itu sendiri.(Agus)
