JAKARTA | Harian Merdeka
Ketua Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra menilai bahwa
per awal Maret 2026, Indonesia menghadapi situasi energi yang patut dicermati dengan serius. Stok BBM nasional disebut hanya cukup untuk sekitar 20 hari.
Dalam situasi normal, angka ini mungkin masih bisa dikelola melalui distribusi dan impor rutin. Namun keadaan saat ini jauh dari normal.
“Konflik di Timur Tengah memicu penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan gangguan pasokan minyak Indonesia sekitar 15 persen,” kata Hamdi Putra kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Hamdi menyebutkan
pada saat yang sama, Indonesia sedang memasuki momentum Lebaran yang secara historis selalu mendorong lonjakan konsumsi BBM hingga sekitar 15 persen.
“Jika dua tekanan ini terjadi bersamaan, sistem pasokan energi Indonesia menghadapi tekanan sekitar 30 persen,” ujar.
Dalam kondisi seperti itu, cadangan BBM yang secara normal cukup untuk 20 hari berpotensi habis jauh lebih cepat. Jika konsumsi melonjak dan pasokan terganggu, cadangan tersebut bisa tergerus dalam waktu sekitar dua minggu atau bahkan lebih cepat apabila panic buying mulai terjadi.
Menurut dia, masalahnya, kebijakan yang disiapkan pemerintah sejauh ini tidak dirancang untuk menjawab krisis yang datang dalam hitungan minggu.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah rencana mengalihkan impor minyak ke Amerika Serikat. Namun kebijakan ini baru bisa dieksekusi setelah finalisasi negosiasi tarif yang diperkirakan memakan waktu hingga 90 hari.
Setelah itu, pengiriman minyak dari Amerika Serikat ke Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 30 hari perjalanan laut. Artinya, pasokan dari AS kemungkinan baru akan tiba setidaknya empat bulan dari sekarang.
Langkah lain yang diumumkan adalah pembangunan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dengan kapasitas cadangan 90 hari. Kebijakan ini sebenarnya penting dalam perspektif ketahanan energi jangka panjang.
“Banyak negara maju memiliki cadangan strategis seperti ini untuk menghadapi gangguan pasokan global,” bebernya.
Namun pembangunan SPR membutuhkan investasi ratusan triliun rupiah dan waktu pembangunan yang tidak singkat. Ini jelas bukan solusi untuk menghadapi potensi krisis pasokan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.
Pemerintah juga mendorong program konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Secara strategis, program ini bisa menurunkan konsumsi BBM nasional secara signifikan. Tetapi target tersebut membutuhkan waktu implementasi tiga hingga empat tahun. Dampaknya tentu tidak akan terasa dalam beberapa minggu ke depan.
Dengan kata lain, sebagian besar kebijakan yang disiapkan pemerintah saat ini berada dalam rentang waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sementara potensi gangguan pasokan energi yang dihadapi Indonesia bisa terjadi dalam hitungan minggu.
Dengan demikian, belum terlihat secara jelas skenario kebijakan darurat untuk menjembatani periode kritis tersebut.
Dalam berbagai krisis energi di banyak negara, pemerintah biasanya menyiapkan langkah-langkah manajemen krisis jangka pendek, seperti pembatasan pembelian BBM, prioritas distribusi untuk sektor vital, pengendalian konsumsi, atau pengaturan distribusi regional. Kebijakan semacam ini tidak populer, tetapi sering kali diperlukan untuk mencegah kepanikan pasar dan menjaga stabilitas distribusi.
Jika langkah antisipasi tidak disiapkan sejak awal, gangguan kecil dalam rantai pasok bisa dengan cepat berubah menjadi antrean panjang di SPBU, panic buying, dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Fenomena tersebut sudah terlihat di Aceh, Sumateta Utara, Bangka, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.
Krisis energi jarang datang dalam bentuk ledakan besar yang tiba-tiba. Ia biasanya dimulai dari tanda-tanda kecil. Tanda-tanda inilah yang seharusnya dibaca sebagai alarm dini.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya strategi ketahanan energi jangka panjang, tetapi juga kesiapan menghadapi krisis pasokan jangka pendek.
Tanpa skenario darurat yang jelas, Indonesia berisiko menghadapi situasi di mana krisis datang lebih cepat daripada solusi yang disiapkan untuk mengatasinya.(Agus).
