Jakarta | Harian Merdeka
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti penolakan beras bantuan pangan oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dinilai memiliki kualitas kurang baik. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menarik dan mengganti beras yang dikeluhkan masyarakat.
Firman menegaskan, yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terjadi sejak awal melalui pengelolaan stok dan distribusi yang lebih baik.
“Penggantian beras memang bentuk tanggung jawab, tetapi itu bukan solusi utama. Yang harus dijawab adalah mengapa beras dengan kualitas yang dipersoalkan masyarakat bisa sampai terdistribusi. Artinya ada persoalan dalam tata kelola stok, pengawasan kualitas, atau manajemen distribusinya,” kata Firman Soebagyo, Minggu (7/6/2026).
Politisi senior Partai Golkar itu menilai kualitas beras yang mengalami perubahan warna umumnya berkaitan dengan faktor penyimpanan yang terlalu lama atau sistem rotasi stok yang tidak berjalan optimal.
Menurut Firman, bantuan pangan merupakan program yang menyangkut hak masyarakat sehingga standar kualitasnya harus dijaga secara ketat sejak proses penyimpanan hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Kalau manajemen pergudangan, rotasi stok, dan distribusi berjalan baik, maka beras yang terlalu lama tersimpan hingga mengalami penurunan kualitas seharusnya tidak terjadi. Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar mengganti barang yang sudah telanjur sampai ke masyarakat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Firman mengingatkan bahwa masyarakat penerima bantuan pangan tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang menerima apa pun kondisi barang yang disalurkan pemerintah. Menurut dia, penerima bantuan memiliki hak untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang layak dan sesuai standar.
“Masyarakat penerima bantuan adalah warga negara yang harus dihormati martabatnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa karena ini bantuan, maka kualitasnya boleh diturunkan. Saya kira prinsip itu harus kita jaga bersama,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Lebih lanjut, Firman meminta Perum Bulog melakukan audit internal terhadap sistem pengelolaan stok dan distribusi untuk memastikan tidak ada beras yang terlalu lama tersimpan hingga mengalami penurunan mutu.
Ia juga mendorong penguatan sistem quality control di setiap mata rantai distribusi, mulai dari gudang penyimpanan hingga titik penyaluran kepada masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan sistem. Jangan sampai setiap ada masalah jawabannya hanya mengganti beras. Negara harus memastikan barang yang keluar dari gudang memang sudah memenuhi standar kualitas sejak awal,” katanya.
Firman menilai evaluasi menyeluruh penting dilakukan mengingat program bantuan pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
“Kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan harus dijaga. Karena itu yang harus diperkuat bukan hanya mekanisme penggantian, tetapi juga sistem pengawasan, pengelolaan stok, dan distribusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. (Egi)
