Banten | Harian Merdeka
Selama ini, anggaran negara dengan nilai besar seringkali hanya terasa berputar di lingkungan pusat kekuasaan, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Pola itu kini berubah seiring berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wakil Ketua II DPN Tim 8 Prabowo-Gibran, Yusuf Reza Soeleman yang akrab disapa Yures, program ini menjadi terobosan baru dalam pengelolaan keuangan negara. Kini, dana yang dialokasikan tidak lagi berhenti di tingkat atas, melainkan disalurkan hingga menyentuh langsung kehidupan warga di tingkat paling bawah.
Menurut Yures, manfaat yang dihadirkan pun tidak tunggal. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima lainnya, MBG juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Kata Yures, program ini membuka jutaan lapangan kerja baru sekaligus memberikan peluang bagi usaha mikro dan kecil untuk menjadi pemasok bahan pangan. Hasilnya, roda ekonomi di akar rumput pun ikut tergerak dan berkembang.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari dapur produksi, kantin sekolah, hingga penyerahan langsung kepada orang tua murid. Agar proses ini berjalan lancar, jujur, dan tepat sasaran, Yures menekankan pentingnya pengawasan aktif. Komite sekolah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran besar untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan program berjalan secara transparan.
Ke depannya, Yures berharap skema penentuan prioritas disempurnakan. Penyaluran sebaiknya tidak hanya mengacu pada jumlah siswa di suatu daerah, tetapi lebih dipusatkan pada wilayah dengan angka stunting tertinggi. Selain itu, kata Yures kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga harus menjadi fokus utama.
“MBG adalah lembaran sejarah baru: anggaran negara tidak lagi hanya berputar di pusat, tapi benar-benar turun menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat. Manfaatnya ganda anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, petani dan pelaku UMKM punya pasar baru, serta lapangan kerja terbuka lebar,” jelas Yures.
Namun, Yures mengusulkan agar makin tepat sasaran, utamakan daerah dengan angka stunting paling tinggi, bukan sekadar menghitung jumlah siswa. Seperti, ibu hamil, menyusui, dan balita juga harus jadi prioritas utama.
“Pendistribusiannya perlu diawasi bersama. Komite sekolah dan LSM harus aktif mengawasi agar tidak ada penyimpangan. Jika dikelola dengan baik, MBG akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Yures. (Egi)
