Jakarta | Harian Merdeka
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengingatkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Holding agar tidak terlena dengan lonjakan laba yang ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Hal itu disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PTPN III beserta jajaran subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Asep menilai, kenaikan harga komoditas memang menjadi momentum positif bagi kinerja PTPN. Namun, capaian tersebut harus tetap diuji dari sisi efisiensi operasional, produktivitas per hektare, dan kualitas manajerial perusahaan. Menurutnya, penting bagi PTPN untuk memisahkan secara jelas seberapa besar kenaikan laba yang berasal dari faktor harga komoditas dan seberapa besar yang benar-benar dihasilkan dari efisiensi serta perbaikan fundamental perusahaan.
“PTPN sekarang sedang mendapat berkah dari kenaikan harga komoditas, sehingga terjadi lonjakan laba. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana laba itu juga ditopang oleh efisiensi. Ini penting untuk di-exercises, agar kita bisa melihat secara utuh apakah kenaikan laba ini benar-benar mencerminkan perbaikan kinerja perusahaan,” ujar Asep.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Kabupaten Bogor, itu juga mendorong PTPN melakukan simulasi dan stress-test terhadap proyeksi laba perusahaan. Ia meminta manajemen menghitung berbagai skenario apabila harga komoditas turun, tetap, atau tidak setinggi asumsi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga perusahaan tidak hanya terlihat berkinerja baik karena faktor eksternal, tetapi benar-benar memiliki ketahanan kinerja dari sisi operasional dan tata kelola.
Selain itu, Asep yang juga salah satu Ketua DPP Partai NasDem menyoroti adanya anak usaha yang masih mencatatkan kerugian, namun berpotensi tertutup oleh laba konsolidasi holding. Ia mencontohkan Sugar Group Nusantara (SGN) yang masih merugi hingga Rp646 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk alasan investasi di lini gula yang tetap dilanjutkan.
“Kita sedang bicara transformasi dan efisiensi. Kalau kemudian ada anak perusahaan yang justru rugi, ini harus dievaluasi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu juga menyinggung temuan Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang terkait lahan milik PTPN I yang digunakan dalam kawasan tersebut. Ia meminta status aset tersebut diperjelas, apakah dalam bentuk piutang, penyertaan saham, atau skema bisnis lainnya, agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan.
“Jangan sampai karena sedang mendapat blessing in disguise dari kenaikan harga komoditas, piutang atau hak perusahaan justru dilupakan. Kalau memang itu hak PTPN, harus ditagih,” tegasnya.
Asep juga meminta PTPN menjelaskan target RKAP yang dinilai cukup agresif, khususnya target produksi gula tahun 2026 sebesar 600.875 ton atau hampir dua kali lipat dari realisasi tahun 2025. Ia menilai, target tersebut harus disampaikan dengan dasar perhitungan yang jelas, termasuk kaitannya dengan tata kelola niaga gula yang saat ini turut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.
“Target yang terlalu agresif harus dijelaskan dengan detail. Kita perlu tahu apakah ini berdasarkan skenario bisnis yang realistis, atau ada asumsi tertentu yang harus dimitigasi. Dengan begitu, kita bisa memotret secara lebih jernih potensi kenaikan laba dan kesehatan perusahaan ke depan,” pungkas Asep. (Egi)
