RMN | Harian Merdeka
Otoritas Modal Nusantara, Bambang Susantono melakukan peluncuran perangkat lunak Evaluasi Sukarela Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Tingkat Lokal atau Voluntary Local Review (VLR) untuk Nusantara, pada Kamis (22/02/2024), di sela-sela acara Asia-Pasifik. Forum Pembangunan Berkelanjutan Pasifik ke-11 (APFSD), sebuah forum yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) pada 20-23 Februari 2024 di Bangkok, Thailand. APFSD adalah forum tahunan untuk mengikuti dan meninjau kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Insya Allah, kami akan melakukan soft launch VLR Nusantara, ini yang pertama di dunia bagi kota baru untuk melakukan tinjauan awal tentang keselarasan perencanaan pembangunan dengan SDGs. VLR Nusantara menguraikan bagaimana strategi perencanaan dan pembangunan di Kota Ibu Kota Nusantara, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, sejalan dengan agenda untuk 2030. Selain itu, SDGs juga digunakan sebagai kerangka untuk mendiskusikan inovasi dan tantangan berkelanjutan di Nusantara. Berbeda dari VLR dari berbagai wilayah lain di dunia, VLR Nusantara juga melakukan analisis ex-ante terhadap dampak kehadiran Kota Ibu Kota Nasional Nusantara terhadap pencapaian SDGs di wilayah tempat Kota Ibu Kota Nusantara berada, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kalimantan Timur hingga tahun 2030. Bambang menambahkan bahwa Kota Ibu Kota Nusantara adalah kali pertama menyiapkan VLR, tetapi harapannya adalah bahwa ini akan menjadi VLR yang akan berdampak pada percepatan SDGs di Kota Ibu Kota Nusantara dan secara nasional,” kata Ketua Otoritas Modal Nusantara, Rabu (21/02/2024).
Dokumen VLR SDGs Nusantara ini disusun dengan melibatkan pihak pemerintah dan non-pemerintah serta mendapat dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Koordinator Implementasi SDGs Indonesia dan cq mitra pembangunan. UNESCAP, UNRCO di Indonesia, UNDP, dan ADB.
Dalam intervensi negara yang disampaikan oleh Bambang sebagai Kepala Delegasi Republik Indonesia pada APFSD ke-11, Bambang menyampaikan pentingnya lokalitas program SDGs hingga tingkat desa. “Dengan menginisiasi SDGs secara lokal, kita tidak hanya menyelaraskan agenda global dan nasional, tetapi juga memberikan cara bagi pemerintah lokal untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pendekatan dari bawah ke atas,” katanya.
Selain itu, Ketua Otoritas Modal Nusantara juga menekankan pentingnya kemitraan multi-stakeholder dalam mencapai SDGs. “SDGs hanya dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif, termasuk pemerintah dan semua aktor non-negara, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Kami telah belajar bahwa mendorong kerja sama multi-pemangku kepentingan tidak boleh dibiarkan pada kebetulan dan harus diatur secara strategis,” katanya.
Inisiasi VLR SDGs untuk Nusantara telah banyak diapresiasi oleh dunia, karena berbeda dari sebagian besar kota yang memiliki VLR ketika kota tersebut telah dibangun. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Armida Salsiah Alisjahbana sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP, “Kami senang dapat bekerja sama dengan Otoritas Modal Nusantara untuk menyiapkan VLR ini. Secara khusus untuk VLR Nusantara, itu berbeda karena biasanya VLR untuk kota-kota pada umumnya adalah jenis evaluasi penilaian yang bersifat ex-post, untuk Nusantara itu berbeda karena kota tersebut belum ada, baru saja dibangun,” katanya.
