JAKARTA | Harian Merdeka
Tim Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Polisi Partai Gerindra, Thomas Djiwandono yang memimpin diskusi fiskal antara tim Prabowo dengan Kementerian Keuangan pemerintahan saat ini, mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target apapun untuk tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik-metrik fiskal.
Nilai tukar rupiah turun 0,9% dan bagi hasil (yield) obligasi pemerintah bertenor 10 tahun melonjak pada perdagangan 14 Juni 2024. Imbas pada rupiah dan yield obligasi sebagian karena kekhawatiran mengenai kondisi fiskal setelah Bloomberg melaporkan Prabowo ingin menaikan rasio utang-terhadap-PDB secara bertahap menjadi 50% dari saat ini 40% selama masa jabatan lima tahunnya.
“Kami tidak sedang membicarakan mengenai target utang-terhadap-PDB sama sekali. Ini bukan rencana kebijakan formal,” kata Thomas, dilansir dari VOA, Selasa (18/6).
Prabowo, yang akan dilantik pada Oktober, mengatakan bulan lalu bahwa Indonesia “harus lebih berani” mengambil utang untuk membiayai program-program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan 8% yang diusungnya. Namun, Prabowo juga berulang kali berjanji akan mematuhi batas defisit anggaran.
“Penting untuk dicatat bahwa ini lah mengapa Prabowo dan tim formalnya membicarakan soal kehati-hatian fiskal karena hal itu masuk dalam prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas. “Apa pun tentang tingkat utang atau melampaui defisit adalah kebisingan [noise].”
Lembaga-lembaga pemeringkat dan investor memantau dengan cermat kebijakan fiskal Prabowo. Pasalnya, mereka khawatir program-program berbiaya tinggi yang dijanjikan Prabowo sebelum kemenangan telak dalam pemilihan presiden (pilpres) pada Februari, akan mengagalkan rekor kehati-hatian fiskal Indonesia.
Thomas menjelaskan bahwa diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati fokus pada meningkatkan pendapatan, mengkaji pengeluaran dan membuat porsi anggaran untuk program-program, program makan gratis untuk anak anak, dalam batas yang diperbolehkan. Dia menambahkan defisit anggaran 2025 akan tetap di bawah 3% PDB.
Setelah krisis keuangan yang melanda Asia pada 1990an, Indonesia menetapkan defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi 3% dari PDB dan membatasi rasio utang maksimal 60% dari PDB. Aturan itu memungkinkan Indonesia untuk membangun catatan manajemen fiskal yang solid dan meraing peringkat investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat.
Meski rasio utang pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama setelah pengeluaran besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani mencoba untuk menurunkan rasio utang dengan mengurangi defisit tahunan. Tahun lalu, defisit anggaran mencapai 1,65% dari GDP, yang merupakan defisit terkecil dalam 12 tahun. (jr)
