Serang | Harian Merdeka
Slogan “Serang Bahagia” yang diusung Pemerintah Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Zakiyah mendapat sorotan tajam dari tokoh masyarakat. Narasi kesejahteraan tersebut dinilai kontras dengan realitas lapangan yang menunjukkan persoalan krusial pada sektor lingkungan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan yang belum terurai.
Pembina Majelis Dzikir Padepokan Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangkubumi, menyatakan bahwa publik saat ini tidak bisa lagi disuguhi sekadar narasi politik di tengah beban hidup yang kian nyata. Ia menyoroti ketimpangan drastis antara data keberhasilan yang diklaim pemerintah dengan kondisi faktual di masyarakat.
Darurat Sampah dan Angka Pengangguran
Salah satu poin paling krusial yang disoroti adalah manajemen limbah. Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Serang memproduksi sekitar 1.100 hingga 1.200 ton sampah per hari. Namun, kapasitas penanganan pemerintah daerah disinyalir hanya menyentuh angka kurang lebih 120 ton.
“Artinya, ada sekitar 1.000 ton sampah setiap hari yang tidak terselesaikan dan menumpuk di lingkungan warga. Jika sampah saja masih menggunung, di mana letak bahagianya?” ujar Abah Elang dalam saat ditemui wartawan, Selasa (5/5).
Tak hanya soal lingkungan, sektor ekonomi makro juga menjadi catatan merah. Hingga saat ini, tingkat pengangguran di Kabupaten Serang masih bertengger di kisaran 8,7%. Angka ini berkelindan dengan masih adanya sekitar 68 ribu warga yang terjebak dalam garis kemiskinan.
Kegagalan Prioritas atau Kapasitas?
Abah Elang menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan manifestasi dari tanggung jawab politik kepemimpinan. Menurutnya, jabatan publik adalah mandat untuk menyelesaikan persoalan fundamental, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
“Ini bukan masalah sepele. Publik berhak menilai: apakah ini karena keterbatasan kapasitas, atau memang ada kegagalan dalam mengelola prioritas?” tegasnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang efektif seharusnya tercermin dari berkurangnya skala masalah setiap tahunnya. Namun, ketika angka pengangguran dan kemiskinan masih stagnan di angka yang tinggi, ia menilai wajar jika arah kebijakan pemerintah saat ini dipertanyakan.
Menanti Jawaban Nyata
Kritik ini menjadi alarm bagi Pemkab Serang untuk melakukan evaluasi total terhadap efektivitas program-program unggulan mereka. Abah Elang menekankan bahwa tanggung jawab atas carut-marutnya persoalan dasar ini sepenuhnya berada di pundak pimpinan daerah.
“Tanggung jawab itu ada pada kepemimpinan. Bukan untuk disangkal atau ditunda, tetapi untuk dijawab secara nyata melalui perubahan kondisi di masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Serang terkait data pengelolaan sampah dan capaian target pengentasan kemiskinan yang dipersoalkan tersebut. (Egi)
