GUNUNGSITOLI | Harian Merdeka
Kelangkaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog di wilayah Kota Gunungsitoli selama sebulan terakhir menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kinerja Kepala Cabang Bulog Gunungsitoli, Khoirudin Lubis, dipertanyakan lantaran dinilai tertutup dan tidak responsif terhadap keresahan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Yobedi Laowo, menyesalkan sikap pasif Khoirudin Lubis yang enggan memberikan penjelasan meski telah berulang kali dikonfirmasi wartawan terkait kelangkaan beras subsidi tersebut.
“Pak Kacab Bulog mestinya bersikap kooperatif. Ketika muncul persoalan kelangkaan dan dugaan penyalahgunaan beras SPHP, dia seharusnya memberikan penjelasan terbuka kepada pers agar publik mendapat informasi yang jelas,” ujar Yobedi kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Yobedi mengingatkan pentingnya penerapan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi akurat dan benar. Ia juga meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli turun tangan melakukan koordinasi dengan Bulog untuk mencari solusi bersama.
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, apabila ditemukan pihak-pihak yang memanfaatkan beras Bulog untuk kepentingan pribadi, aparat penegak hukum harus bertindak tegas. “Kalau benar ada penyalahgunaan, kami minta Kepala Bulog Sumut mencopot Khoirudin Lubis karena dinilai gagal menjalankan tugas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli, Darmawan Zagoto, menepis alasan kelangkaan beras SPHP. Menurutnya, stok beras di gudang Bulog Cabang Gunungsitoli masih mencukupi. Namun Darmawan memastikan informasi ini, akan segera di kokrdinasika dengan Kacab Bulog Gunungsitoli.
“Data terakhir menunjukkan stok sekitar 1.000 ton, dan awal November ini akan masuk tambahan 7.000 ton. Jadi seharusnya tidak ada kelangkaan,” kata Darmawan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 130 agen mitra Bulog yang menyalurkan beras SPHP di wilayah Gunungsitoli. Darmawan juga menegaskan, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP adalah Rp65 ribu per 5 kilogram, dan pelanggaran atas ketentuan itu bisa dijerat pidana.
Terkait dugaan beras oplosan, pihaknya mengaku rutin melakukan pengawasan di sejumlah titik penjualan. “Kami terus mengumpulkan data dan akan menindaklanjuti bekerja sama dengan Polres Nias,” ujar Darmawan.(adi)
