TANGERANG | Harian Merdeka
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri adalah sekolah yang di sediakan pemerintah, untuk menjangkau masyarakat kelas menengah dan bawah yang kurang secara ekonomi agar tetap bersekolah, sekaligus memenuhi program wajib belajar 12 tahun.
Tidak tanggung-tanggung pemerintah pusat dan provinsi, menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi segala kebutuhan SMA Negeri agar tetap menerima siswa yang kekurangan secara ekonomi.
Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, tidak disambut baik oleh beberapa kepala sekolah SMA Negeri di kabupaten tangerang, pasal nya masih banyak ditemukan pungutan-pungutan yang mengatasnamakan komite, koperasi bahkan paguyuban orang tua siswa.
GNP Tipikor Kabupaten Tangerang, menemukan bahwa ada upaya-upaya perbuatan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala sekolah SMA Negeri di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Kita sudah coba bersurat kepada ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Tangerang terkait beberapa temuan dilapangan,”ucap walid ketua GNP Tipikor Kabupaten Tangerang, Selasa (07/11).
Walid menambahkan, seharusnya pihak sekolah dapat menjalankan kewajiban yang diberikan pemerintah, agar membantu dan mensukseskan wajib belajar 12 tahun agar bangsa Indonesia kedepan tidak ada yang putus sekolah kembali.
“Terimakasih sudah menyampaikan informasi untuk SMAN se- Kabupaten Tangerang,”ucap Krisma Dermaki ketua MKKS SMA Kabupaten Tangerang, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA, Senin (06/11).
Persoalan ini terkesan ada pembiaran oleh dinas terkait, pasalnya ini jadi momok setiap tahun yang menghantui para orang tua siswa.
“Sekolah negeri selalu ada saja alasan untuk setiap kegiatan, bahkan lebih mahal dari swasta,”ucap salah satu orang tua siswa yang tidak ingin disebut namanya.
Beliau menambahkan, belum lagi nanti acara study tour ke luar kota, saya harus merogoh kocek yang tidak sedikit, kalau tidak ikut kasian juga lihat anaknya.
Saat dihubungi melalui pesan singkat WA, Bayuni Kabid SMA Dindik Provinsi Banten tidak merespon dan tidak tanggapan, terkesan alergi saat awak media menghubunginya.
Ini seharusnya menjadi perhatian dindik provinsi Banten, karena permasalahan yang ada setiap tahunnya sampai saat ini belum ada solusinya.
