JAKARTA | Harian Merdeka
Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno dinilai telah menunjukkan sejumlah kemajuan, meski masih terdapat target yang belum tercapai.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan, dalam kurun satu tahun tentu sudah ada program yang direalisasikan oleh Pramono-Rano, namun tetap terdapat kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi.
“Tentunya kita harus jernih bisa melihat kemajuan-kemajuan ini. Apakah ada kekurangan? Pasti ada,” kata Chico, Rabu (11/2/2025).
Satu tahun masa jabatan Pramono Anung dan Rano Karno dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Kepemimpinan Pram-Doel: Pencapaian dan Tantangan” yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa.
Chico yang terlibat dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari peran legislatif. Menurut dia, DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang turut menentukan keberhasilan program.
“Apakah ada yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat lagi? Pasti ada. Tentu ini menjadi evaluasi,” kata Chico.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai satu tahun merupakan waktu yang relatif singkat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan.
“Satu tahun ini masih waktu yang relatif singkat untuk langsung mengevaluasi secara menyeluruh. Proses pemerintahan tentu membutuhkan waktu,” ujar Rany.
Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah program yang telah dijalankan serta respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan.
Rany juga memahami bahwa persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan masih menjadi tantangan besar bagi Jakarta.
“Permasalahan banjir dan macet itu bukan hal yang mudah. Mau siapa pun gubernurnya, tidak gampang melawan alam. Ini harus menjadi concern kita bersama, apalagi Jakarta juga harus berkolaborasi dengan kota-kota di sekitarnya,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansyah turut menekankan, evaluasi satu tahun pemerintahan Pramono-Rano tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi tata kelola pemerintahan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah, penyempurnaan SOP penanganan bencana, serta komunikasi publik yang lebih terintegrasi agar sistem pemerintahan berjalan sebagai satu kesatuan.
“Jadi diskusi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pemuda bisa menjadi bagian dari solusi,” kata Endriansyah.
Untuk diketahui, Pramono-Rano dilantik pada 20 Februari 2025. Keduanya disambut dengan palang pintu khas Betawi di Balai Kota.
Setelah itu, keduanya melakukan serah terima jabatan dan rapat paripurna di DPRD Jakarta.
Dalam pencalonannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Pramono-Rano memiliki janji-janji untuk kemajuan Jakarta.
Menghadirkan TransJabodetabek sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan karena TransJakarta saja tak cukup. Kehadiran TransJabodetabek bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari wilayah aglomerasi yang masuk ke Jakarta. Bila perlu, rute TransJabodetabek dibuat hingga area Puncak dan Cianjur.
Akan menggratiskan MRT dan LRT bagi 15 golongan yang saat ini sudah naik bus Transjakarta gratis.
Masalah pengangguran
Mengadakan job fair tiga bulan sekali di setiap kecamatan di Jakarta.
Memberikan pelatihan kerja di balai latihan kerja yang diadakan di setiap kantor kecamatan.
Memberikan pembimbingan kejuruan di balai latihan kerja dan mengarahkan sebagai kreator konten.
Mempermudah syarat melamar kerja bagi yang ingin menjadi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Membuka 500.000 lapangan pekerjaan.
Masalah kesehatan
Memperbaiki puskesmas yang ada dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Cakung.
Masalah polusi udara
Membuat ruang terbuka hijau di Jakarta yang saat ini 5,2 persen menjadi 30 persen sesuai undang-undang.
Menambah armada dan transportasi Jabodetabek berbasis listrik untuk penurunan emisi.
Memasang alat monitor pengawasan di cerobong asap dan filter di perusahaan serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti.(con/rhm)
