JAKARTA | Harian Merdeka
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, secara terbuka mendukung tantangan Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, untuk berdebat langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Alip, debat terbuka justru menjadi jalan paling sehat untuk meredakan ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa yang belakangan memanas di ruang publik.
“Debat adalah obat demokrasi paling manjur. Daripada saling sindir di media, lebih baik duduk bersama, berbicara langsung, dan diuji argumennya di hadapan publik,” ujar Alip dalam keterangannya, Selasa (24/2).
Ramadan dan Tradisi Dialog
Momentum Ramadan, kata Alip, menjadi waktu yang tepat untuk membuka ruang dialog yang lebih jernih dan reflektif.
“Mumpung Ramadan, bulan mencari hikmah, debat ini bisa menjadi contoh politik yang beradab. Kritik mahasiswa dijawab dengan argumentasi, bukan dengan ketersinggungan,” katanya.
Maiyah: Ruang Demokrasi Dua Generasi
IndexPolitica mengusulkan agar debat tersebut tidak digelar di forum politik formal atau panggung televisi, melainkan di forum kebudayaan Maiyah yang diasuh budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun).
“Asal lokasinya di Maiyah, bukan di Amerikiyah,” ujar Alip.
Menurutnya, usulan ini bukan tanpa alasan. Tiyo dinilai sebagai hasil kaderisasi kultural komunitas Maiyah, sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri tercatat pernah hadir dan mengikuti forum Maiyah sebelum menjadi presiden.
“Artinya keduanya memiliki titik temu kultural yang sama. Tiyo lahir dari proses sinau di Maiyah, sementara Prabowo juga pernah hadir di ruang dialog itu. Jadi mereka bukan dua dunia yang asing satu sama lain,” jelas Alip.
Ia menilai Maiyah merupakan ruang dialog egaliter yang memungkinkan kritik politik bertemu dengan kebijaksanaan budaya.
“Di Maiyah tidak ada hierarki kekuasaan. Presiden dan mahasiswa duduk sebagai manusia yang sama-sama belajar. Kritik politik bisa dijawab melalui tindakan budaya,” tambahnya.
Kritik sebagai Energi Demokrasi
Alip menegaskan kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman.
“Kritik adalah nutrisi demokrasi. Pemerintah tidak perlu alergi. Justru dialog terbuka akan memperkuat legitimasi kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, jika debat tersebut benar-benar terjadi, publik akan menyaksikan model baru komunikasi politik antara negara dan generasi muda.
Politik Bertemu Kebudayaan
IndexPolitica menilai Indonesia memiliki tradisi dialog berbasis kebudayaan yang kuat, namun jarang dimanfaatkan dalam praktik politik modern.
“Politik kita terlalu sering formal dan defensif. Padahal tradisi kita adalah musyawarah kultural. Maiyah adalah salah satu ruang hidup tradisi itu,” kata Alip.
Ia berharap polemik MBG justru menjadi momentum mempertemukan kekuasaan dan kritik dalam suasana yang lebih dewasa.
“Ramadan adalah waktu terbaik untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak alergi kritik. Jika presiden dan mahasiswa bertemu di Maiyah, itu bukan sekadar debat, tetapi pendidikan demokrasi bagi seluruh bangsa,” pungkasnya. (Egi)
