JAKARTA | Harian Merdeka
Tudingan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengajak tiga menteri, salah satunya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan tobat nasuha buntut bencana di wilayah utara Pulau Sumatera menuai reaksi dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan, apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi, tetapi tak serta-merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga politis PSI.
“Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini, kan?” kata Ali kemarin.
Ali mengatakan ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di wilayah utara Pulau Sumatera. Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.
“Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan, itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu,” ujar Ali.
Ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta-merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. Ali mengklaim bencana di kawasan utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.
“Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini, karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini,” kata Ali.
“Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu,” tambahnya.
Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Nah, artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya, hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif,” ujar Ali.(tfk/hmi)
