TANGERANG | Harian Merdeka
Keberadaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Kota Tangerang dinilai kehilangan marwahnya. Praktisi hukum sekaligus aktivis Tangerang Raya, Akhwil, menilai forum tersebut tak lebih dari sekadar simbol seremonial tanpa dampak signifikan terhadap pembangunan.
“Forum ini seperti tak punya harga diri. Dari ribuan perusahaan yang aktif di Kota Tangerang, hanya 19 yang tergabung sebagai peserta forum TJSL. Ini mencerminkan lemahnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah,” ujar Akhwil kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Akhwil menyebut minimnya partisipasi perusahaan dipicu oleh lemahnya sosialisasi, ketiadaan insentif dari pemerintah, serta buruknya sistem monitoring dan evaluasi.
“Perusahaan tidak merasa terikat atau terdorong berpartisipasi. Belum lagi forum ini tidak memiliki kantor permanen, sumber daya manusia terbatas, dan tak berbasis profesionalisme,” tambahnya.
Ia menilai, alih-alih menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan, forum TJSL justru terjebak dalam kegiatan seremonial yang berjalan sporadis, reaktif, dan tidak menyentuh kebutuhan strategis daerah.
“Forum ini tidak mampu menjalankan fungsi strategisnya. Bahkan kini cenderung terjadi pendelegasian tugas pokok dinas kepada CSR, seperti pengadaan bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur yang tidak terdanai APBD. Ini jelas melenceng dari esensi TJSL yang seharusnya bersifat komplementer, bukan substitusi,” jelas Akhwil.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Tangerang melakukan rekonstruksi kelembagaan Forum TJSL, dengan membentuk badan adhoc atau semi-permanen setingkat UPT yang melibatkan unsur profesional, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran melalui APBD untuk mendanai kegiatan koordinasi dan fasilitasi program CSR, serta penyusunan rencana induk berbasis pemetaan kebutuhan pembangunan daerah.
“Sinkronkan program CSR dengan RPJMD dan Renstra Dinas. Buat prioritas wilayah dan tematik seperti pendidikan, lingkungan, UKM, dan kesehatan,” jelasnya.
Di sisi regulasi, Akhwil menilai perlu ada penguatan peraturan wali kota yang mewajibkan perusahaan menyusun dan melaporkan rencana CSR tahunan, serta menetapkan standar pelaksanaan dan mekanisme audit program yang transparan.
“Perlu sistem insentif dan evaluasi. Bentuk tim monitoring lintas OPD dan masyarakat, beri penghargaan tahunan, dan hadirkan dashboard publik CSR agar semua pihak dapat memantau kontribusi sektor swasta,” tegasnya.
Menurut Akhwil, restrukturisasi kelembagaan dan revitalisasi regulasi CSR harus menjadi prioritas Wali Kota Tangerang ke depan, agar TJSL benar-benar menjadi jembatan antara kepentingan publik dan kontribusi sektor swasta.
“Tanpa tata kelola yang baik dan penegakan aturan yang kuat, CSR hanya akan jadi simbol tanpa substansi,” tutupnya. (cenks)
