BANTEN | Harian Merdeka
Pemerintah mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di seluruh Indonesia sejak 8 Januari 2026. Pemerintah mengklaim sebanyak 19.188 SPPG telah siap beroperasi secara nasional di 38 provinsi. Namun demikian, progres pembangunan SPPG di Provinsi Banten hingga kini masih berjalan lambat.
Dari target 1.200 SPPG yang direncanakan berdiri di seluruh wilayah Provinsi Banten, pemerintah daerah baru mengoperasikan 741 SPPG. Sementara itu, sisa SPPG lainnya belum memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai pendirian SPPG di Provinsi Banten berjalan lambat karena program tersebut telah memasuki tahun kedua tetapi belum terealisasi sepenuhnya. Meski begitu, ia memahami persoalan utama yang menghambat, yakni tingginya biaya pendirian dan ketatnya regulasi.
“Beratnya pendirian SPPG karena beratnya aturan,” kata Adib.
Selain itu, Adib menjelaskan pendirian SPPG dari sisi bisnis tidak memberikan keuntungan. Akibatnya, banyak pengusaha enggan membangun SPPG dan kondisi tersebut memperlambat realisasi program di Banten. Padahal, menurutnya, pemerintah dapat mengalihkan pelaksanaan SPPG ke dapur atau kantin sekolah sebagai solusi yang lebih mudah dan murah. Di sisi lain, ia menilai sejumlah SPPG berdiri karena dorongan TNI dan Polri yang berupaya menyukseskan program nasional tersebut.
Sementara itu, Asisten Daerah II Provinsi Banten, Komarudin, menyampaikan realisasi SPPG yang beroperasi hingga akhir Desember 2025 telah melampaui separuh target. Dari target 1.200 SPPG, sebanyak 741 unit atau sekitar 61 persen telah beroperasi.
“Sampai dengan 31 Desember 2025, yang sudah beroperasi ada 741 SPPG dari target 1.200 SPPG atau sekitar 61 persen,” kata Komarudin.
Lebih lanjut, Komarudin memperkirakan jumlah SPPG aktif akan terus bertambah setiap bulan seiring percepatan pembangunan dan kesiapan daerah. Namun, ia mengaku tidak mengetahui data rinci karena kewenangannya berada di Badan Gizi Nasional Provinsi Banten.
“Setiap bulan ada saja SPPG yang bertambah,” ujarnya.
Komarudin juga mengklaim keberadaan ratusan SPPG tersebut telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Saat ini, sekitar 2,2 juta siswa di Provinsi Banten telah menerima manfaat program pemenuhan gizi. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi di sejumlah SPPG.
“Terkait masih adanya SPPG yang belum punya laik higiene dan sanitasi, Pemprov Banten terus mendorong kabupaten/kota agar mempercepat standarisasi SPPG melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Banten, Ichsan Rizqiansyah, menegaskan pembangunan SPPG memang membutuhkan proses bertahap, tidak hanya di Banten tetapi juga di seluruh provinsi.
“Semua 38 provinsi pun bertahap, berproses,” katanya.
Ia menambahkan tidak mempersoalkan belum terpenuhinya seluruh target selama pembangunan tetap berjalan.
“Perlahan tapi pasti,” ujarnya.
(hmi)
