YOGYAKARTA | Harian Merdeka
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa polemik terkait usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto seharusnya diurai melalui dialog kebangsaan yang terbuka, menyeluruh, dan konstruktif.
“Semua harus ada dialog dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya,” ujar Haedar Nashir di Yogyakarta, Selasa (22/4).
Haedar menyoroti bahwa sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai dinamika tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan, yang menurutnya disebabkan belum tercapainya konsensus dalam melihat tokoh secara utuh. Ia mencontohkan kasus Presiden pertama RI, Soekarno, yang sempat tertunda mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena perdebatan serupa.
“Dulu kita kontroversi soal Bung Karno. Padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Menurut Haedar, situasi semacam itu juga pernah dialami oleh sejumlah tokoh dari kalangan masyarakat, seperti Muhammad Natsir dan Buya Hamka. Meski sempat mengalami hambatan dalam proses pengusulan gelar, mereka akhirnya mendapatkan pengakuan negara.
Ia mengimbau agar bangsa Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam pola polemik yang berulang. Haedar menekankan pentingnya melihat setiap tokoh bangsa secara utuh—meliputi kelebihan maupun kekurangannya—dan menjadikan proses penilaian kepahlawanan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.
“Ke depan, coba bangun dialog untuk rekonsiliasi. Lalu, dampak dari kebijakan-kebijakan yang dulu berakibat buruk pada hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya itu diselesaikan dengan mekanisme ketatanegaraan yang tentu sesuai koridornya,” tegas Haedar.
Lebih lanjut, ia berharap agar polemik seputar gelar kepahlawanan bisa menjadi pembelajaran kolektif sehingga bangsa Indonesia tidak lagi tersandera konflik yang kontradiktif dalam menilai para tokoh bangsa.
“Saya selalu berpesan bahwa jatuhnya setiap tokoh bangsa yang besar itu karena godaan kekuasaan yang tak berkesudahan. Nah, di sinilah semua harus belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan bahwa tokoh bangsa saat ini dan ke depan harus sudah selesai dengan dirinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Mira Riyati Kurniasih, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan bahwa sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang turut diusulkan tahun ini meliputi Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).(ant/Fj)
