LEBAK | Harian Merdeka
Peta politik dan birokrasi di Kabupaten Lebak mendadak tegang. Tokoh kharismatik Banten, Mulyadi Jayabaya (JB), secara mengejutkan menyegel “Rumah Aspirasi” milik putranya sendiri, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Kaduagung Timur, Selasa (10/3/2026).
Penyegelan bangunan dengan gembok besar dan tulisan mencolok “DITUTUP” tersebut bukan sekadar urusan domestik keluarga, melainkan buntut dari dugaan praktik menyimpang di lingkungan pemerintahan.
Sinyal “Kantor Bayangan” dan Intervensi Relawan
Mulyadi Jayabaya secara terbuka mengungkapkan bahwa keputusannya didasari laporan miring terkait aktivitas di gedung tersebut. Ia mensinyalir adanya praktik verifikasi pejabat yang mengincar promosi atau mutasi jabatan di luar jalur resmi birokrasi.
“Benar ditutup karena jadi tempat jual beli jabatan,” tegas JB kepada awak media.
JB juga menyoroti banyaknya kendaraan dinas berpelat merah yang kerap terparkir di lokasi tersebut,
Menurutnya, rumah aspirasi tersebut juga kerap didatangi oleh sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
“Pejabat sering datang ke rumah aspirasi,”Lanjut JB
serta keberadaan relawan politik pasca-Pilkada 2024 yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan. Menurutnya, dominasi pihak non-formal ini dapat merusak kewibawaan birokrasi.
Pembelaan Tim Bupati
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Tim Aspirasi Hasbi Jayabaya, Iman Pribadi, menepis isu jual beli jabatan. Ia mengklaim bahwa aktivitas di sana hanya silaturahmi masyarakat biasa
“Tudingan itu tidak benar. Jual beli jabatan apa? Kami hanya jadi sasaran tembak saja,” ujar Iman. Ia berdalih penutupan dilakukan karena bangunan tersebut rencananya akan disewakan kepada pihak perbankan.
Kritik Aktivis: “Birokrasi Terancam Nepotisme”
Insiden ini memantik reaksi keras dari kalangan aktivis Ikatan Mahasiswa Lebak IMALA, Sapnudi, menilai gembok di Rumah Aspirasi adalah simbol kegagalan tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Penyegelan ini mengonfirmasi bahwa ada kekuatan luar yang lebih dominan mengatur birokrasi ketimbang aturan main di BKPSDM. Jika verifikasi jabatan dilakukan di ‘kantor bayangan’, maka integritas Pemkab Lebak sudah hancur,” tegas Sapnudi.
Ia mendesak Bupati Hasbi segera mengklarifikasi keterlibatan relawan dalam urusan pemerintahan. “Birokrasi bukan milik keluarga atau tim sukses. Publik butuh jaminan bahwa jabatan tidak diperjualbelikan demi kepentingan politik tertentu,” pungkasnya. (Egi)
