JAKARTA | Harian Merdeka
Indonesia dan Uni Eropa hari ini menyelenggarakan Indonesia-EU Interfaith and Intercultural Dialogue (Dialog Lintas Agama dan Lintas Budaya), yang berlangsung pada 27 November hingga 1 Desember 2025 di Jakarta dan Yogyakarta. Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari Uni Eropa dan Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam toleransi, koeksistensi damai, pemahaman antarbudaya, dan untuk menghadapi tantangan global bersama.
Kegiatan ini menandai bergulirnya kembali Interfaith and Intercultural Dialogue setelah pertama kali digelar pada tahun 2012, sebagai tindak lanjut terhadap EU-Indonesia Human Rights Dialogue 2024. Dialog ini juga sejalan dengan komitmen Uni Eropa terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan pelibatan, yang menghormati komunitas agama dan keyakinan di seluruh dunia.
Interfaith and Intercultural Dialogue mengacu pada nilai-nilai kolektif yang tertuang dalam
Partnership and Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dan Uni Eropa – sebuah perjanjian perdana dengan Indonesia dalam bidang ini, yang menjadi landasan utama hubungan bilateral kedua belah pihak, sejak berlakunya pada September 2014.
PCA menyediakan kerangka kerja untuk menjalin kolaborasi, termasuk komitmen bersama dalam
aspek hak asasi manusia, dialog antarbudaya, kebebasan beragama atau berkeyakinan,
interaksi antarmasyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Perjanjian ini juga mencerminkan etos Bersama “Unity in Diversity / Bhinneka Tunggal Ika”, yang telah lama menjadi pedoman bagi Indonesia dan Uni Eropa dalam menjunjung pluralisme.
Indonesia dan Uni Eropa memiliki sejarah panjang dalam kerja sama lintas iman dan lintas budaya, termasuk melalui Indonesia Interfaith Scholarship (IIS) (2012–2019) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia yang mengundang peserta dari negara-negara anggota Uni Eropa.
Interfaith and Intercultural Dialogue 2025 memperluas kerja sama ini dengan mendorong pertukaran yang lebih luas antara komunitas agama di Eropa dengan keragaman lanskap agama dan kepercayaan di Indonesia—mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme hingga kepercayaan adat Indonesia.
Di samping melakukan diskusi yang substantif baik di Kementerian Luar Negeri di Jakarta dan
Universitas Islam Negeri di Yogyakarta, telah disusun pula serangkaian kegiatan kunjungan ke tempat-tempat peribadatan berbagai agama sekaligus berinteraksi langsung dengan pengurusnya, dan juga berkunjung ke salah satu sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta.
“Di saat dunia sedang menghadapi ketidakstabilan geopolitik, memupuk dialog antar
komunitas agama bukan hanya agenda yang penting—tetapi juga merupakan isu yang
mendesak. Praktik harmonisasi antaragama yang telah lama dijalankan Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi komunitas global. Uni Eropa merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk menghidupkan kembali dialog yang penting ini dan memperdalam komitmen bersama kita terhadap perdamaian, keberagaman, dan saling pengertian,” ujar H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia.
“Indonesia menyambut baik aktivasi Indonesia-EU Interfaith and Intercultural Dialogue, sebuah platform yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai yang kita bagi bersama Uni Eropa. Melalui pertukaran terbuka antara para cendekiawan, pemimpin agama, dan masyarakat sipil, kami berharap dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global—mulai dari keadilan sosial dan kesetaraan gender hingga keberlanjutan lingkungan—seraya merayakan keberagaman yang mempersatukan kita,” ujar.
Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Publik, mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Interfaith and Intercultural Dialogue 2025 disusun berdasarkan tiga sub-tema utama;
Koeksistensi Lintas Agama yang Damai: menggali nilai-nilai dalam berbagai agama dan sistem kepercayaan yang mendorong harmoni, mediasi konflik, keadilan sosial, dan respons
kemanusiaan. Pengaruh moral dan peran komunitas dari para pemimpin agama menjadi
kunci dalam menyelesaikan konflik dan mendukung kelompok rentan di seluruh dunia;
Peran Tokoh Agama dalam Pelestarian Lingkungan: menyoroti bagaimana ajaran agama
di Indonesia dan Eropa—seperti konsep khalifah dalam Islam atau prinsip Hindu Bali Tri Hita
Karana—menempatkan pelestarian lingkungan sebagai kewajiban etis. Diskusi juga akan
menegaskan kembali komitmen dalam Cooperation Agreement untuk memajukan
pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.
Agama sebagai Pendorong Kesetaraan Gender: menampilkan kontribusi pemimpin
perempuan dalam komunitas agama dan kepercayaan, termasuk dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dialog ini akan mengkaji
bagaimana kepemimpinan perempuan mendorong masyarakat yang inklusif, adil, dan setara.
Indonesia-EU Interfaith and Intercultural Dialogue 2025 menegaskan bahwa kerja sama lintas
iman merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok
pemangku kepentingan, melampaui hanya hubungan antar pemerintah. Dengan
mempertemukan para cendekiawan agama, pakar akademik, dan pemimpin masyarakat sipil,
Interfaith and Intercultural Dialogue ini bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret dan
inisiatif kolaboratif yang akan semakin memperkaya hubungan Indonesia dan Uni Eropa.(Agus Irawan).
