Menu

Mode Gelap
Kolaborasi DPC HNSI Kota Medan dan DPP REAKSI bersama dengan PT. Musim Mas Peduli Lingkungan Sungai dan Pesisir Pantai Kuliner Lezat Selama Liburan Bulan Juni 2024 hadir di Hotel Santika Premiere Bintaro Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan Lionel Messi Tidak Tampil di Olimpiade 2024 Dibawah Kepemimpinan Pj Bupati Tangerang Andi Ony Mampu Mendongkrak Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Sebesar ± 99 Milyar Pada Periode Bulan Januari – Mei

Nasional · 15 Mei 2024 03:30 WIB ·

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers


JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers Perbesar

 JAKARTA | Harian Merdeka
JMSI. Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI) menolak draf RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI. JMSI menilai, draf RUU Penyiaran itu berisi pasal-pasal yang mencederai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi.

JMSI mengingatkan, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu pasal di dalam draf revisi UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik khusunya masyarakat pers adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, bunyi Pasal 50B ayat (2) huruf c itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 50B ayat 2 huruf c itu juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya.

Secara subtansi, sambung Teguh, aturan yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi oleh lembaga penyiaran dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di tanah air.

Teguh juga menggarisbawahi, masyarakat khawatir RUU Penyiaran itu menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri praktik jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Menurut Teguh, bagian ini sangat multi tafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”. Dia mengingatkan, penilaian terhadap “berita bohong” adalah domain dan kewenangan Dewan Pers seperti diatur dalam UU Pers yang disemangati UUD 1945.

JMSI juga menilai Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) dalam RUU Penyiaran yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik lembaga Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pantas.

Menurut hemat Teguh, bagian ini harus dikaji ulang dengan sungguh-sungguh karena bersinggungan dengan amanat UU Pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa karta jurnalistik.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengingatkan DPR RI bahwa baik UUD 1945 maupun UU Pers memberikan mandat kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui mekanisme self regulation.

Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik yang ditayangkan media cetak, media siber, maupun lembaga penyiaran, hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

“Ini untuk memastikan bahwa kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab dapat berlangsung independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran dan menyeleraskannya dengan UUD 1945 dan UU 40/1999 tentang Pers.(rls/Fj)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sturman Panjaitan Soroti Konten Pornografi di Platform X

11 Juni 2024 - 11:36 WIB

Kantor JMSI Daerah Jadi Tempat Pendaftaran Mahasiswa Baru SiberMu

30 Mei 2024 - 19:39 WIB

Berhasil Gebuk Mafia Tanah, Menteri AHY Tuntaskan Pengembalian Sertipikat Tanah Keluarga Nirina Zubir

30 Mei 2024 - 15:31 WIB

Penetapan UKT di Kampus Harus Kedepankan Asas Keadilan dan Inklusivitas

22 Mei 2024 - 12:55 WIB

Himbauan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya Terkait Kesiapan World Water Forum ke-10

19 Mei 2024 - 14:19 WIB

Aparat Keamanan Pastikan Pelaksanaan WWF di Bali Berjalan Aman

18 Mei 2024 - 14:22 WIB

Trending di Nasional