Menu

Mode Gelap
Kena OTT KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko akan Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Raih Penghargaan Tingkat Nasional, Bank Aceh Terus Berkolaborasi dan Dipuji Bobby Polres Tangsel Sigap Usut Siswa SMP di Gading Serpong yang Jatuh dari Lantai 8 KPU Jabar Bangun Zona Integritas Perkuat Kelembagaan Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi

Pemerintahan · 21 Agu 2024 11:14 WIB ·

Kader Ingin Jokowi Ketum Golkar


Kader Ingin Jokowi Ketum Golkar Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Sebuah surat beredar berisi permintaan kader Golkar kepada Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum Partai Golkar.

Terkait itu, pengamat politik  M. Qodari mengatakan, hal tersebut merupakan yang wajar.“Saya melihatnya sebagai aspirasi ya, itu kan aspirasi dari senior Golkar, wajar-wajar saja ada aspirasi, ya gak usah jauh-jauh, saya pun juga pernah punya aspirasi yang sama, Pak Jokowi jadi Ketua Umum Golkar,” ujar Qodari, dikutip liputan6, Selasa (20/8).

Di jelaskan Qodari, Golkar akan mendapat keuntungan besar jika Jokowi memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut karena memiliki figur yang merakyat.

“Jokowi juga akan lebih mudah mengawal agenda Indonesia Maju 2045 lewat dukungan di parlemen. Sehingga pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin kokoh,” ucap Qodari.

Meski demikian, lanjut Qodari, jika melihat realitas politik hari ini pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah mengerucut kepada satu nama yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil, lanjut Qodari, berpotensi besar menjadi calon tunggal karena sudah mengantongi suara mencapai 80% dari pemilih suara.

“Tetapi realitas politik pada hari ini kan dukungan itu sudah mengerucut kepada Pak Bahlil ya, tadi malam sudah mendaftar, sudah 469 suara dari total 558 suara yang ada di dalam Munas,” ucapnya.

“Yang intinya sudah 80% dari total suara dan itu menunjukkan bahwa Bahlil akan menjadi calon tunggal di Munas karena syarat untuk maju ketua umum itu di luar syarat-syarat administratif adalah adanya dukungan minimal dari 30% pemilik suara,” sambungnya.(jr)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkot Tangsel Ajak Orang Tua Imunisasi Anak Lengkap untuk Cegah Penularan Campak Rubella

5 November 2025 - 11:26 WIB

Ini Nama 43 Pejabat Administrator Gunungsitoli Dilantik, Wawako Tekankan Integritas dan Profesionalisme

4 November 2025 - 17:22 WIB

Repnas: Saatnya Aceh Bangkit, Bahlil Buka Kewenangan Migas

1 November 2025 - 17:53 WIB

Golkar Yakin Prabowo sudah Mengendus Ordal yang Akali Rakyat

31 Oktober 2025 - 16:12 WIB

Kanwil Imigrasi Jakarta Kukuhkan 66 Anggota Tim Fasilitasi Advokasi

24 Oktober 2025 - 13:13 WIB

Presiden Prabowo Jelaskan Hapus Utang Petani

17 Oktober 2025 - 11:54 WIB

Trending di Pemerintahan