JAKARTA | Harian Merdeka
Banyaknya kasus keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), membuat keresahan di masyarakat. Mereka melarang anak-anaknya menyantap hidangan MBG yang dibagikan di sekolah.
Seperti yang diungkapkan Ratna (36) warga Benua Kayong, Ketapang, Rabu (24/9). Ia melarang anaknya untuk menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah. “Daripada berisiko, lebih baik anak saya bawa bekal dari rumah,” tuturnya.
Sama halnya dengan Susilo (53) wali murid di salah satu SD swasta di Ketapang yang mengaku trauma usai mendengar kabar keracunan yang terjadi sehari sebelumnya. “Hari ini lebih banyak siswa tidak berani makan MBG. Kami juga melarang anak kami. Risikonya lebih besar daripada manfaatnya,” ujar Susilo dikutip kompas.com.
Sementara itu, Kepala SD Santa Monica Ketapang, Yohanes Aliman, menyebutkan bahwa konsumsi MBG di sekolahnya menurun drastis. “Biasanya habis, tapi hari ini banyak makanan masih utuh, bahkan tidak dibuka dari wadahnya,” kata Yohanes.
Makanan yang tidak tersentuh itu akhirnya ditawarkan kepada pihak lain agar tidak terbuang percuma. “Sayang kalau dibuang. Semoga ini jadi pelajaran bagi dapur penyedia agar lebih waspada,” tambahnya.
Selain faktor keamanan, sebagian orang tua juga mengeluhkan makanan yang mubazir. “Kadang anak-anak tidak suka menunya. Akhirnya ditinggal atau dibawa pulang tapi tetap tidak dimakan,” kata Sari (31).
Para wali murid mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas bahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan.
“Kalau tidak ada perubahan serius, program ini bisa membahayakan nyawa anak-anak. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk yang benar-benar membutuhkan,” ucap Sari.
Tak hanya di Ketapang, kasus keracunan usai menyantap sajian menu MBG juga terjadi di wilayah Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cipongkor. Lebih dari 600 siswa mengalami keracunan usai menyantai sajian MBG. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail langsung menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji segera melakukan evaluasi terhadap penyelenggara maupun vendor penyedia makanan. Pihaknya, akan memanggil pengelola MBG di Jawa Barat untuk meminta penjelasan.
“Ya jadi begini, yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jabar,” ujar Dedi Mulyadi di Balai Pakuan Bogor, Rabu (24/9).
Menurutnya, salah satu penyebab keracunan adalah tidak seimbangnya antara jumlah penerima layanan dengan tenaga yang tersedia, ditambah manajemen penyajian makanan yang kurang tepat.
Maraknya kasus keracunan itu lebih disebabkan manajemen penyajian yang buruk. Makanan dimasak lebih awal, disajikan dalam jumlah besar, dan diberikan setelah jarak wakt yang lama, sehingga kualitasnya menurun.
“Misalnya yang dilayani ribuan orang, tetapi yang melayani sedikit. Masaknya jam 1 malam, disajikan jam 12 siang. Jarak waktunya terlalu lama, ini yang harus dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Dedi.
Meski tak ada korban jiwa, Dedi menegaskan kejadian tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak. Mereka bisa kehilangan kepercayaan untuk mengonsumsi makanan MBG, padahal gizi tersebut penting untuk tumbuh kembang.
Sebelumnya, ratusan pelajar dari tingkatan SD, SMP, SMK di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Mereka umumnya mengalami mual-mual, muntah, pusing serta perut panas..
Seorang pelajar SMK mengaku mengalami sesak napas usai menyantap makanan hidangan MBG. Makanan itu dibagikan sekitar puku 09.00 WIB. “Yang kerasanya sesek. Ini dari dapur Pasirsaji, Kecamatan Cipongkor,” kata siswa asal SMK Karta Perjuangan tersebut.
Siswa itu langsung dirujuk ke RSUD Cililin untuk mendapat perawatan. Kini, di tangan kirinya terpasang selang infus.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan total korban yang mengalami keracunan usai santap makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, hari ini Rabu (24/9), terdata 600 pelajar. Namun, korban keracunan bisa bertambah hingga 600 siswa.
“Teridentifikasi 500 yang mengeluh (keracunan) dan langsung kami tangani,” kata Herman, di posko Cipongkor.
Herman mengatakan dari 500 pelajar itu, sekitar 400 pelajar terdata ada di Posko Cipongkor dan 100 pelajar lainnya tercatat ada di Puskesmas Citalem. “Kondisinya seperti itu, tentu sekali lagi tidak kita harapkan. Tapi, faktanya, ada musibah, keracunan. Keluhannya pada umumnya itu mual, sesak, pusing, lemas,” ucapnya.
Herman mengaku mendatangi Posko Cipongkor untuk memastikan semua anak tertangani dengan baik, mulai dari perawatan hingga memastikan fasilitas layanan kesehatan pun agar terjamin.
“Teman-teman bisa lihat, ambulans kami kerahkan, tenaga medis kami kerahkan, bukan hanya dari KBB tapi juga dari kota Bandung, dari kota Cimahi dan dari kabupaten Bandung,” kata dia.
Soal desakan dari orang tua para pelajar yang tidak ingin anaknya menjadi korban program MBG, Herman mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut ke BGN. “Nah, kalau terkait itu, tentu kami akan laporkan ke BGN, karena otoritasnya adalah di BGN, yang jelas, Pemda Provinsi Jawa Barat mendukung program MBG,” kata dia.
“Pak Gubernur mendukung program ini. Terkait teknisnya, ada kekurangan dan lain sebagainya, tentu kan harus bereskan evaluasi,” sambung dia.
Herman juga bicara soal status KLB yang ditetapkan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Selama KLB Bupati Jeje menyatakan bakal menutup dapur-dapur di Cipongkor.
Ia menambahkan,penutupan SPPG di Cipongkor hanya dilakukan ke dapur yang menghidangkan makanan saat keracunan Senin lalu.”Ini beda SPPG yang hari Senin. (Dan penutupan SPPG) itu otoritas dari BGN,” tambahnya. (jr)
