JAKARTA | Harian Merdeka
Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Sidang tersebut dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro.
Dalam persidangan, hakim menyatakan sidang ditunda hingga Selasa (3/3/2026) setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir. Penundaan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari KPK tertanggal 19 Februari 2026.
“Sidang kita tunda Selasa depan, 3 Maret 2026, pukul 10.00 WIB,” ujar Sulistyo di ruang sidang.
Permohonan praperadilan tersebut diajukan Yaqut atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Dalam proses praperadilan, hakim akan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut.
Saat hakim menyampaikan ketidakhadiran KPK, sejumlah pendukung Yaqut yang berada di ruang sidang sempat bersuara. Hakim kemudian menegur dan mengingatkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban serta martabat persidangan.
“Kewajiban Anda menjaga ketertiban selama persidangan ini. Jika ada yang tidak tertib, saya pastikan Anda tidak bisa mengikuti sidang berikutnya di dalam ruangan,” kata hakim.
Hakim juga menyatakan bahwa apabila pada pemanggilan berikutnya KPK kembali tidak hadir, sidang tetap akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara.
Sementara itu, kuasa hukum Yaqut, Melissa Anggraini, menyampaikan pihaknya tidak keberatan atas penundaan tersebut. Ia menjelaskan timnya akan menyerahkan perbaikan administratif pada permohonan praperadilan, yang menurutnya tidak bersifat substantif.
Perbaikan tersebut antara lain penambahan penjelasan mengenai istilah KUHAP lama dan KUHAP baru dalam bagian pendahuluan, serta penambahan satu poin dalam bagian ringkasan permohonan.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda pemanggilan kembali pihak termohon.(Fj)
