JAKARTA | Harian Merdeka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten. Kegiatan ini merupakan OTT kesembilan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Ia mengatakan tim KPK telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi yang dilakukan secara tertutup.
“Benar, KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup. Hingga semalam, tim telah mengamankan lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Budi menyampaikan, kelima orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Namun, KPK belum dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang terjaring maupun perkara yang sedang ditangani.
“Siapa saja yang diamankan dan terkait perkara apa, akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita tunggu prosesnya,” kata Budi.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT di Banten ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, KPK telah menggelar OTT pertama pada Maret 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
OTT kedua dilakukan pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 7–8 Agustus 2025, KPK menggelar OTT di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Makassar, Sulawesi Selatan. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
OTT keempat berlangsung di Jakarta pada 13 Agustus 2025 terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, OTT kelima dilakukan pada 20 Agustus 2025 terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang saat itu melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.
OTT keenam terjadi pada 3 November 2025 dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. OTT ketujuh dilakukan pada 7 November 2025 terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, dalam perkara dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya.
Sementara OTT kedelapan dilakukan pada 9–10 Desember 2025 dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait OTT di Banten setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.(Ant/Fj)
