Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Daerah · 4 Mar 2026 14:27 WIB ·

Kritik Tajam Pasca HUT Kota Tangerang: Pengamat Soroti Lemahnya Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif


Kritik Tajam Pasca HUT Kota Tangerang: Pengamat Soroti Lemahnya Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif Perbesar

TANGERANG | Harian Merdeka

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Tangerang yang digelar pada 28 Februari 2026 berlangsung khidmat. Namun, di balik seremoni tersebut, sejumlah kalangan melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan, serta kinerja DPRD Kota Tangerang.

Dosen D4 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAM, Rahman Faisal, menilai momentum HUT ke-33 seharusnya menjadi ajang refleksi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan DPRD untuk mengevaluasi capaian kinerja selama setahun terakhir.

“Di tengah perayaan HUT ke-33 ini, Pemkot Tangerang perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Masih banyak persoalan yang dikeluhkan publik seperti banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur, transportasi publik ramah lingkungan, lapangan pekerjaan, hingga transparansi anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang dinilai fantastis,” ujar Rahman, Rabu (4/3/2026).

Ia juga menyoroti fenomena politik lokal yang menurutnya masih didominasi wajah lama eks birokrat. Menurutnya, perayaan ulang tahun kota jangan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus diiringi dengan langkah konkret memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Rahman berharap DPRD Kota Tangerang dapat mendesak pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penguatan sektor ekonomi, termasuk optimalisasi peran BUMD, industri, perhotelan, jasa, dan perkantoran guna membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, ia mengkritik kecepatan pelayanan publik dan menuntut transparansi dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, serta program layanan internet gratis berbasis WiFi.

“Janji kampanye terkait penyediaan WiFi gratis di seluruh lokasi publik perlu dievaluasi. Diskominfo harus transparan dalam proses lelang vendor, besaran anggaran, hingga biaya perawatan. Di lapangan, keluhan soal jaringan yang sering bermasalah masih terjadi,” ungkapnya.

Menurut Rahman, kritik tersebut didasarkan pada dinamika satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, yang dinilainya masih memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Tangerang, Ubay Permana, turut menyoroti persoalan klasik seperti gunungan sampah, pencemaran lingkungan, rumah tidak layak huni, banjir, serta kemacetan akibat tata kelola kota yang dinilai belum optimal.

“Pencemaran lingkungan dari limbah industri dan persoalan sampah harus segera ditangani serius. Perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Neglasari, Batuceper, dan Cipondoh juga perlu digencarkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” ujar Ubay di Batuceper.

Ia juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) lebih serius mengelola fasilitas olahraga secara gratis guna meningkatkan minat olahraga di kalangan remaja. Menurutnya, pembinaan olahraga dapat menjadi salah satu solusi memutus rantai kekerasan remaja di wilayah seperti Jatiuwung dan Benda.

“Dispora perlu lebih aktif mensponsori kegiatan olahraga di tingkat kecamatan dan membangun alun-alun di wilayah yang belum memiliki. Pemanfaatan lahan fasilitas umum bisa menjadi ruang positif bagi anak-anak muda,” katanya.

Ubay turut menyoroti kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan program bedah rumah. Ia meminta pengawasan lebih ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.

Kepada anggota DPRD, Ubay mengingatkan agar menunjukkan kinerja nyata sebelum mengajukan tambahan anggaran dari APBD.

“Anggota dewan harus menunjukkan fungsi dan tugas pokoknya melalui rapat dengar pendapat dan paripurna yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit. Masyarakat sedang menghadapi situasi ekonomi sulit,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar para wakil rakyat tidak terjebak pada sikap ego sektoral dan tetap peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan berbagai sorotan tersebut, perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembenahan, agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. (Rohman)

Artikel ini telah dibaca 75 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gempa M5,9 Guncang Nias Utara, Warga Gunungsitoli Terbangun, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

20 April 2026 - 13:10 WIB

FPRMI Gelar Open Golf Tournament 2026, Perkuat Sinergi dan Kebersamaan di Momentum HPN

18 April 2026 - 20:39 WIB

Polres Nias Terbitkan SP2HP, Dugaan Pungli di SMKN 1 Idanogawo Mulai Diusut

18 April 2026 - 20:33 WIB

Egi Hendrawan: Sekolah Gratis Andra Soni Investasi Putus Rantai Kemiskinan

18 April 2026 - 20:14 WIB

Pilar Terjun Langsung Tinjau Titik Banjir dan Longsor Akibat Hujan Ekstream

16 April 2026 - 12:13 WIB

Layanan Perumda TKR Kabupaten Tangerang Makin Top di Usia 50 Tahun.

16 April 2026 - 12:04 WIB

Trending di Daerah