Jakarta | Harian Merdeka
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap realistis dan tidak terburu-buru memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Menurutnya, alih-alih menambah beban baru, lembaga tersebut sebaiknya membenahi dulu pengelolaan program di dalam negeri yang saat ini dinilai masih amburadul, tidak profesional, dan jauh dari prinsip transparansi.
Marwan menilai, tata kelola yang buruk di lapangan membuka risiko besar kebocoran dana di tingkat pelaksana. Hal ini dikhawatirkan justru merusak tujuan mulia dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kami meminta BGN meninjau kembali wacana penyaluran makan bergizi gratis untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan membebani negara dengan pengeluaran baru yang sebenarnya belum mendesak. Urus dan benahi dulu yang di dalam negeri, pengelolaannya masih sangat kacau. Program yang niatnya baik ini bisa hancur dan kehilangan maknanya jika dikelola secara sembarangan, tidak profesional, dan tertutup,” tegas Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Politisi senior kelahiran Pati ini mengingatkan, MBG didanai dengan uang rakyat dalam jumlah yang sangat fantastis. Berdasarkan UU APBN 2026 (UU No.17/2025), alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp268 triliun. Karena nilainya begitu besar, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi yang transparan dan mendalam untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Ia juga melayangkan kritik keras kepada Menteri Keuangan. Menurutnya, pengelola fiskal negara dinilai kurang jeli dan abai terhadap rincian belanja yang terjadi di lapangan, yang akhirnya memicu kebocoran anggaran di tingkat bawah.
“Menteri Keuangan harus teliti dan paham betul apa saja barang yang dibeli dan disalurkan. Selama ini, sering terjadi kesalahan karena Menkeu tidak memegang kendali rinciannya, celah inilah yang membuat anggaran bocor di daerah. Dana sebesar ini wajib diperiksa secara transparan oleh BPK, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” kritik politisi dapil Jawa Tengah III ini.
Penolakan terhadap ekspansi program ke luar negeri ini juga didasari oleh kondisi ekonomi makro dalam negeri yang sedang berada di bawah tekanan berat. Menurut Marwan, guncangan fiskal ini murni disebabkan ketidakmampuan pemerintah mengelola ekonomi domestik, bukan karena pengaruh faktor luar.
Faktanya, pasar modal Indonesia sedang mengalami kemerosotan tajam akibat derasnya arus modal keluar (capital outflow). Data mencatat, dana asing yang hengkang dari pasar saham tercatat mencapai Rp4 triliun pada 25–26 Mei 2026, lalu melonjak drastis menjadi Rp8,52 triliun hanya dalam hitungan hari pada 29 Mei 2026. Situasi ini semakin diperparah dengan anjloknya nilai tukar rupiah yang hari ini menembus level Rp17.883 per Dolar AS.
Di tengah kondisi ekonomi yang genting ini, Marwan menegaskan pemerintah wajib menerapkan disiplin anggaran yang sangat ketat. Setiap rupiah uang negara harus dibelanjakan secara cermat, efisien, dan tepat sasaran demi menjaga kesehatan APBN serta memastikan keberlanjutan program-program strategis bangsa. (Egi)
