Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Hukum · 17 Des 2025 16:07 WIB ·

Menko Pangan Minta KPK Kawal Program MBG


Menko Pangan Minta KPK Kawal Program MBG Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawal program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran fantastis.

Menurut Zulhas, MBG memiliki anggaran Rp 350 triliun yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Zulhas menyebut MBG sangat penting bagi masyarakat sehingga meminta jangan sampai ada kebocoran.

“Dan kami juga terima kasih memang meminta dikawal. Program-program unggulan ada di sini, MBG, MBG itu Rp 350 triliun. Jadi, nggak sembarang, 82,9 juta. Ini dasar program ini. Ini kan untuk rakyat yang jangan sampai bocor, gitu. Presiden juga pesankan seperti itu,” tutur Zulhas dalam Agenda Hari Anti Korupsi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (16/12).

Kemenko Pangan juga ditugaskan dalam Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut juga memiliki anggaran sangat besar mencapai Rp 240 triliun. “Kami juga sekarang ditugaskan Satgas Koperasi Desa. Koperasi Desa juga besar, Rp 240 triliun uangnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya bertugas memonitor, merapikan dan menyiapkan  program-program tersebut agar terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Kemenko Pangan menggandeng berbagai institusi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami yang memonitor, merapikan, menyiapkan, dan sebagainya. Mendukung agar itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, kami kerja sama-sama dengan BPKP, BPK, agar ini berjalan sesuai dengan aturan. Karena kalau di sini diaudit BPK tidak memenuhi persyaratan, itu bisa keuangan pemerintah bisa pengaruh karena anggaranya besar-besar,” pungkasnya. (Con)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

KLH Pusat Tetapkan Eks Kadis LH DKI sebagai Tersangka: Berpotensi Merembet ke Banyak Pihak dan Bisa Membuat Seluruh Kadis LH Daerah Takut

25 April 2026 - 23:46 WIB

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Bos Tambang Samin Tan, Pengamat: ‘Aktor’ Besarnya Belum Terungkap

25 April 2026 - 02:07 WIB

Pertamina Hulu Rokan Bungkam Dua Kali Dikonfirmasi Terkait Dugaan Pengaturan Tender Proyek Senilai USD 10,9 Juta

25 April 2026 - 02:05 WIB

HP Ilegal Sidoarjo: Pengamat Minta Bareskrim Usut Oknum Bea Cukai!

24 April 2026 - 16:43 WIB

Polres Metro Bekasi Tetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Anak di SMK Deltamas​

24 April 2026 - 15:36 WIB

Pemkot Tangsel Dukung Bea Cukai Tertibkan Barang Ilegal

22 April 2026 - 11:49 WIB

Trending di Hukum