JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus mengevaluasi penyebab utama bencana yang melanda wilayah tersebut.
Dalam kunjungan yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Hanif melakukan pemantauan udara serta pengecekan langsung di sejumlah titik kritis di kawasan Pegunungan Bukit Barisan.
Hanif menyampaikan, kerusakan yang memicu bencana tersebut lebih dominan disebabkan faktor alam, termasuk curah hujan ekstrem, kemiringan lereng, dan kondisi morfologi sungai. Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan rawan bencana.
“Bukit-bukit tersebut adalah zona perlindungan vital bagi Kota Padang dan sekitarnya. Jika fungsi perlindungan ini terganggu, dampaknya akan semakin besar dan masif,” ujar Hanif, dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (12/12/2025).
Dari observasi lapangan, Hanif mengungkap temuan timbunan kayu besar di aliran sungai dan pesisir. Namun, sebagian besar kayu tersebut merupakan pohon utuh yang tercabut akibat tekanan air ekstrem, bukan hasil aktivitas penebangan skala besar.
“Temuan awal ini mengarahkan fokus pemeriksaan pada faktor hidrometeorologis, kemiringan lereng, dan morfologi sungai,” kata Hanif.
“Hampir semua kayu yang terbawa adalah pohon utuh yang tercabut oleh dorongan air ekstrem. Ini indikasi bahwa curah hujan dan kemiringan lereng memainkan peran utama dalam kejadian ini,” tambahnya.
Berangkat dari temuan lapangan, Kementerian LH dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan industri sekitar wilayah terdampak.
Hanif menyebutkan bahwa salah satu fokus penting adalah revisi parameter curah hujan dalam dokumen AMDAL. Selama ini angka acuan 125 mm dianggap tak lagi relevan karena curah hujan aktual saat bencana mencapai 350–450 mm, jauh di atas asumsi sebelumnya.
Hanif memerintahkan beberapa langkah prioritas untuk percepatan pemulihan dan pengurangan risiko bencana, antara lain:
percepatan pembersihan material kayu di wilayah pesisir dengan target rampung maksimal satu bulan,
penataan ulang permukiman di kelokan dan bantaran sungai,
peninjauan kembali tata ruang di lereng curam dan puncak bukit,
opsi relokasi permukiman di zona berisiko tinggi.
“Pembersihan material kayu di pesisir harus dipercepat; ini bukan soal estetika, tetapi menyangkut keselamatan dan fungsi ekologis,” ujar Hanif.
“Relokasi permukiman di zona risiko tinggi menjadi opsi yang harus dipertimbangkan demi keselamatan warga.”
Hanif menegaskan perlunya penguatan koordinasi kebencanaan serta peningkatan kecepatan informasi kepada masyarakat. Ia meminta optimalisasi pemanfaatan teknologi peringatan dini dan sinkronisasi data dengan BMKG untuk memastikan proses mitigasi dan evakuasi lebih cepat dan tepat sasaran.
“KLH/BPLH akan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan di daerah melalui penegakan regulasi, revisi standar teknis, dan pengawasan pelaksanaan mitigasi sesuai kewenangan undang-undang,” ujarnya.
Hanif menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan parah akibat bencana di Padang. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat upaya pembersihan dan pemulihan, serta menyerukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menjaga kawasan lindung, memperkuat sistem mitigasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana, khususnya mengingat keterbatasan daya dukung dan daya tampung wilayah Padang,” pungkasnya.
Hanif menegaskan bahwa KLH/BPLH berkomitmen memperkuat tata kelola lingkungan yang berorientasi pada keselamatan publik.(Fj)
