JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono berkomentar saat ditanya kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo batal berkantor di Istana Kepresidenan IKN, Kaltim, bulan Juli 2024.
Basuki menyebut Presiden tidak pernah mengatakan batal berkantor bulan ini. Presiden hanya menanyakan kesiapan infrastruktur dan fasilitas umum di IKN sebelum memutuskan pindah.
“Beliau kan tidak bilang batal kan. Cuma bilang sudah atau belum? gitu saja kan. Yang namanya Juli kan ini masih tanggal 10,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (10/7).
Ia sendiri belum bisa memastikan kapan tepatnya Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN. Ia meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada kepala negara “Soal pindah itu tanyakan beliau,” jelas Basuki.
Di sisi lain, Basuki memastikan air bersih dan air minum sudah mulai beroperasi di IKN. Rencananya, Basuki akan meninjau kembali IKN pada 18 Juli selepas kunjungan kerja bersama Presiden di Abu Dhabi.
Selain air, Basuki menyebut listrik dari PLN juga sudah mulai beroperasi. Kini, ia tengah berkoordinasi dengan Telkom untuk komunikasi. “Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, hari anak, setelah itu beliau kesana,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan dirinya mulai berkantor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Awalnya ia dijadwalkan berkantor di IKN pada Juli 2024 ini.
Jokowi hanya menjawab dirinya akan mulai efektif berkantor di IKN apabila fasilitas atau kebutuhan dasar seperti penyediaan listrik dan air sudah siap di IKN. “Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? tempatnya sudah siap belum? kalau siap, pindah,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Jokowi kemudian mengklaim ia sudah menerima laporan rutin dari Kementerian PUPR terkait progres pembangunan IKN. Namun sejauh ini kesiapan fasilitas dasar itu masih belum rampung.
Di sisi lain, awal Juli lalu Jokowi juga melaporkan saat ini proses pembangunan Kantor Presiden di IKN sudah mencapai 80 persen.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga belum bisa memastikan kapan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN akan diterbitkan.
Jokowi hanya menyebut Keppres tersebut bisa saja diterbitkan sebelum atau setelah pelantikan Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang. “Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” ujarnya. (jr)
