Menu

Mode Gelap
Helmy Halim, Balon Walikota Tangerang Asal Demokrat : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Pengurus HNSI Sumut Dan Jajarannya Audiensi Ke Ditpolairud Poldasu Maesyal Rasyid Hadiri Pengajian Akbar dan Pengukuhan Ranting Desa Muslimat NU Kecamatan Teluknaga DPC HNSI Medan Bersama PT Musim Mas Melakukan Reboisasi Bibir Pantai Wilayah Belawan Polsek Teluknaga Amankan Penjual Obat Tramadol

Hukum · 23 Des 2023 00:24 WIB ·

MK Putuskan 7 Kepala Daerah Tetap Menjabat Sampai 2024


MK Putuskan 7 Kepala Daerah Tetap Menjabat Sampai 2024 Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (22/12/2023) mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh 7 kepala daerah terkait masa jabatan mereka yang terpotong. Gugatan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mempersingkat masa jabatan mereka karena Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada bulan November.

Tujuh kepala daerah yang termasuk dalam putusan MK ini antara lain Gubernur Maluku, Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, serta beberapa lainnya. Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa Pasal 201 Ayat (5) UU Pilkada yang digugat oleh para kepala daerah dianggap inkonstitusional bersyarat.

Namun, MK juga menyoroti kompleksitas peraturan terkait kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir pada tahun yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengaturan masa jabatan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh 7 kepala daerah tersebut, akibat pemotongan masa jabatan. MK memutuskan bahwa mereka yang dilantik pada 2019 tetap berhak menjabat hingga 2024, dengan masa jabatan maksimal sebulan sebelum Pilkada Serentak 2024.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menekankan bahwa penentuan waktu yang cukup diperlukan untuk pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, demi kelancaran proses pemerintahan. Karenanya, MK tidak dapat mengabulkan permintaan agar masa jabatan berakhir kurang dari sebulan sebelum Pilkada Serentak 2024.

“MK tidak bisa mengabulkan permintaan agar akhir masa jabatan 7 kepala daerah ini kurang dari sebulan sebelum Pilkada Serentak 2024. Sebab, dibutuhkan waktu yang cukup untuk menunjuk pejabat kepala daerah agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup,” kata Saldi.(hmi)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai Digelar di Tangerang

16 Juli 2024 - 11:54 WIB

10 Rumah di Asmara Polisi Balaraja Dilalap Api

15 Juli 2024 - 13:40 WIB

Mantan Caleg DPRD Kota Tangerang Ditangkap Konsumsi Narkoba

9 Juli 2024 - 10:44 WIB

Perlunya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU RPJPN 2025-2045

2 Juli 2024 - 11:06 WIB

Ketua KJMB : ” Usut Tuntas pengungkapan motif Pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara Tanah Karo

30 Juni 2024 - 20:28 WIB

STID pengangkutan Kayu Balok Pelabuhan Belawan, dipertanyakan

7 Mei 2024 - 10:20 WIB

Trending di Hukum