SAMARINDA | Harian Merdeka
Menanggapi situasi politik dan berbagai kejanggalan yang terjadi di Kalimantan Timur, Direktur Political Public and Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memberikan pandangan sangat keras dan mendesak.
Menurutnya, berbagai dinamika yang muncul belakangan ini, mulai dari isu pengadaan aset mewah yang gagal hingga renovasi rumah dinas yang nilainya di luar nalar, sudah cukup menjadi alasan kuat bagi penegak hukum untuk turun tangan.
“Saya melihat ada banyak hal yang tidak beres dan memunculkan pertanyaan besar di publik. Ada proyek mobil yang diagarkan Rp35 miliar tapi gagal, lalu ada anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar. Ini bukan sekadar kejanggalan, tapi terlihat jelas sebagai pemborosan dan potensi mark-up,” tegas Jerry Massie.
Jerry menilai, Gubernur saat ini tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam menjaga fiskal daerah. Anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru habis untuk proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya.
“Saya pikir Gubernur ini tak punya jiwa kepemimpinan dan tidak menjaga fiskal dengan baik, tapi hanya melakukan pemborosan. Angka Rp25 miliar untuk renovasi itu jauh dari nalar, apalagi totalnya mencakup rumah gubernur, wagub, dan penataan ruang kerja. Meski diklaim fisiknya hanya Rp3 miliar dan sisanya untuk perabot, saya kira sangat wajar jika publik curiga terjadi mark-up anggaran yang besar,” tambahnya.
Oleh karena itu, Jerry kembali menegaskan desakannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kaltim.
“Mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa Gubernur terkait dugaan-dugaan ini. Jangan biarkan keraguan publik berlarut-larut. Penegakan hukum harus objektif, tanpa pandang bulu demi integritas pemerintahan,” pungkasnya.
Aliansi Masyarakat Siap Demo Besar-besaran: Ogah Jadi Tunggangan Politik
Sementara itu, gelombang ketidakpuasan masyarakat semakin memuncak. Sebuah gabungan organisasi yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi.
Mereka menegaskan sikap tegas: “OGAH DICAP TUNGGANGAN”. Massa menolak keras jika gerakan ini diinterpretasikan sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu.
“Pergerakan ini murni untuk perjuangan masyarakat Kaltim. Kami merespons kebijakan-kebijakan yang terasa menyakitkan hati rakyat, serta menolak segala bentuk upaya yang ingin memanfaatkan massa sebagai tunggangan politik. Rakyat punya harga diri, tidak bisa seenaknya dipermainkan,” ujar Koordinator Aksi, Erly Sopiansyah.
Aksi ini melibatkan ribuan orang dari puluhan organisasi lintas sektor. Mereka menuntut penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), evaluasi anggaran daerah, serta fungsi pengawasan legislatif yang maksimal dan independen.
Tanggal 21 April dipilih bertepatan dengan Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran perempuan dalam menjaga ekonomi dan ketahanan keluarga. (Egi)
