JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil menyatakan terdapat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang selama ini dilakukan tidak tepat sasaran.
Potensi subsidi energi tidak tepat sasaran mencapai 20-30 persen dan angkanya kurang lebih mencapai Rp 100 triliun. Padahal, sejauh ini pemerintah telah menggelontorkan kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp435 triliun.
Demikian berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) maupun dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (Migas).
“Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Program Quick Win yang digelar di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11).
Bahlil pun tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas itu memang mengenai penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Namun, lanjut Bahlil, opsi lainnya yaitu dicampur seperti penyaluran subsidi BBM secara BLT atau seperti biasa yang selama ini sudah berjalan.
“Jadi kita lagi tunggu aja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih 100 triliun,” tuturnya.
“Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” pungkas Bahlil. (jr)
