JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengkritik keras program studi banding yang dilakukan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Universitas Cambridge, Inggris. Kritik itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Jazuli, kegiatan studi banding tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi IPDN sebagai lembaga pencetak kader pemerintahan daerah. Ia mempertanyakan urgensi kunjungan itu, terlebih ketika DPR sendiri tengah menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Jangan sampai Pak Wamen jelaskan, Rektor IPDN studi banding ke Cambridge. DPR saja dibatalkan semua kunjungan ke luar negerinya. Ini Rektor IPDN ke Cambridge,” ujar Jazuli.
“Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge?” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jazuli juga mendorong Kemendagri untuk memperkuat program pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menilai pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan.
Mantan Ketua Fraksi PKS itu menyoroti rendahnya minat generasi Z untuk menggunakan hak pilih, meskipun tingkat partisipasi pemilih secara umum di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.
“Gen Z itu sudah tidak terlalu tertarik ikut memilih. Meskipun partisipasi pemilih lebih tinggi dari AS, tapi tetap perlu perhatian,” kata Jazuli.
Ia pun meminta agar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri memperoleh tambahan anggaran untuk memperluas program pendidikan politik.
“Jangan lima tahun sekali saja orang diajari politik. Harus terus dididik. Maka Dirjen yang menangani pendidikan politik itu anggarannya harus ditambah, supaya masyarakat makin melek politik,” tegasnya.
Rapat antara Komisi II dan Kemendagri itu berlangsung sebagai bagian dari evaluasi program dan anggaran di sektor pemerintahan dalam negeri.(ags/rhm/hmi)
