JAKARTA | Harian Merdeka
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin menjadi pemasok bahan0bahan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan, orang miskin ini diberdayakan untuk memproduksi bahan-bahan pangan. Kemudian, hasil olahan pangannya digunakan untuk makanan yang dibagikan secara gratis ke anak-anak.
“Saya hanya melibatkan orang miskin agar terlibat di dalam suplai atas proses makan bergizi gratis itu, selain juga penerima makan bergizi gratis itu,” tutur Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).
Lebih lanjut, Budiman menuturkan setidaknya 50% pemasok bahan makanan program itu seharusnya orang miskin. Ia yakin kebijakan itu dapat memutar ekonomi di kalangan masyarakat miskin.
Untuk mencapai itu, ia akan berupaya menyediakan pendanaan. Budiman bakal mengontak sejumlah pihak untuk menyediakan permodalan.
“Tentu saja kita sediakan akses, aset, dan dapat KUR dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani,” ujar Budiman.
Di ketahui, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Makan Bergizi Gratis sejak masa kampanye. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.
Prabowo menargetkan 82,9 juta orang anak menjadi penerima MBG. Total anggaran yang diperlukan per tahun mencapai Rp400 triliun.
Untuk gelombang pertama, 3 juta anak akan menjadi penerima makan bergizi gratis pada awal 2025. Kemudian jumlahnya meningkat dua kali lipat pada April 2025. Lalu akan bertambah lagi menjadi 15 juta anak di Juli 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Ia mendapat tugas memberdayakan masyarakat yang masuk kategori miskin.
“Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi,” ujar Budiman di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, pemberdayaan masyarakat miskin itu nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung, tapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga nantinya mereka dapat mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mencontohkan pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling. (jr)
