JAKARTA | Harian Merdeka
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya tetap berada di luar pemerintahan terkait usulan pembentukan koalisi permanen pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
“Kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan.
Guntur menegaskan bahwa PDIP akan bersikap independen dan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen. Menurutnya, partainya tidak mempermasalahkan wacana koalisi permanen yang digagas partai-partai pendukung pemerintah.
“Mau bentuk koalisi permanen atau apa pun namanya. Itu di luar komentar kami. Kami lebih ke sikap sebagai politik penyeimbang,” katanya.
Namun, Guntur mengingatkan bahwa gagasan koalisi permanen tidak boleh mengarah pada terbentuknya kekuasaan absolut yang berpotensi menggerus prinsip demokrasi. “Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan absolut. Dan jangan lupa, suatu kekuasaan absolut itu bisa juga merusak,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi pemerintahan permanen dalam perayaan puncak HUT Ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Bahlil mengatakan, koalisi permanen diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari tarik-menarik kepentingan partai politik di dalam koalisi.
“Jadi, jangan koalisi itu saat senang partai datang, saat menderita partai pergi. Kalau kata Sekjen saya, on-off, on-off. Jadi kita harus gentle, jangan diartikan politik itu harus nuntut terus, tidak bisa,” ujar Bahlil.
Usulan tersebut kini menjadi perbincangan politik nasional, sementara PDIP menegaskan akan tetap memainkan peran oposisi konstruktif sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.(rhm/ant/hmi)
